PALEMBANG, INDODAILY.CO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Selatan (Sumsel), menyelenggarakan Konsultasi Publik Sinkronisasi Hasil Evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumsel 2005-2025, Rabu (11/1/2023).
Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sumsel Tahun 2024-2026.
Menyusul keluarnya Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah, dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
Sehingga seluruh daerah yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 diamanatkan, untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sudah memulai proses penyusunan RPD 2024-2026 pada akhir tahun 2022, hingga pada hari ini dilakukan Konsultasi Publik Rancangan RPD.
Konsultasi Publik tersebut bertujuan menyerap saran atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir.
Konsultasi publik yang pelaksanaannya didukung oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia ini, dibuka oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.
Dia meminta seluruh stakeholder agar berperan aktif memberikan masukan terhadap RPD 2024-2026 dalam rangka penyempurnaan dokumen RPD Sumsel 2024-2026.
“Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik, maka diperlukan proses yang baik dan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku,” ucapnya.
Selain itu, diperlukan pula pemikiran yang lebih cerdas dan kreatif, selalu selektif dan melalui pertimbangan yang matang dalam penetapan prioritas. Serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, sehingga ada rasa memiliki yang tinggi terhadap pembangunan.
Sekda Pemprov Sumsel S.A. Supriono menjelaskan, sampai sekarang pembangunan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa target makro yang masih harus dioptimalkan.
“Di antaranya Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Rasio, Kemiskinan dan stunting. Untuk itu, diperlukan kejelian dalam menentukan prioritas
Pembangunan,” katanya.
Tema Pembangunan
Tema pembangunan untuk periode 2024-2026 sudah dirancang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, yang sudah terjadi dan isu-isu penting yang akan dihadapi pada waktu mendatang.
Tema Pembangunan 2024 yakni peningkatan reformasi birokrasi dan ekonomi kerakyatan. Dan Tema Pembangunan 2025 yaitu, penguatan daya saing daerah menuju Sumsel yang unggul
dan terdepan.
Ada juga Tema Pembangunan 2026 berupa pemantapan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Sumsel , selaku ketua pelaksana kegiatan,
Mengungkapkan, output acara yang dihadiri oleh seluruh stakeholder di Sumsel adalah Dokumen RPD yang disempurnakan.
“Yang berdasarkan masukan dan saran dari peserta rapat yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan dari acara ini,” ujarnya.
Yang mana, terdiri dari kesepakatan isu strategis daerah dalam rancangan RPD Sumsel Tahun 2024 -2026, kesepakatan tujuan dan sasaran RPD Sumsel Tahun 2024 – 2026.
Lalu, kesepakatan strategi dan arah kebijakan RPD Sumsel Tahun 2024 – 2026, serta kesepakatan rencana program dan pendanaan konsultasi publik yang melibatkan para pihak dari DPRD Sumsel, OPD Pemprov Sumsel, Bappeda kabupaten/kota se-Sumsel dan lainnya.
