JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat program sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Target 3 juta bidang tanah yang semula diproyeksikan rampung pada 2028 kini didorong selesai lebih cepat, yakni pada 2027.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam sosialisasi percepatan sertipikasi tanah bagi MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng mengatakan, percepatan sertipikasi tanah bagi MBR membutuhkan kolaborasi lintas pihak agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi Tenri Abeng.
Mulanya, sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi MBR ditargetkan selesai pada 2028. Namun, berdasarkan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, target tersebut didorong untuk diselesaikan lebih cepat pada 2027.
Dihadapan para anggota dan Tenaga Ahli (TA) Komisi II DPR RI, Andi Tenri Abeng meminta dukungan dan sinergi untuk mengejar target tersebut. Menurutnya, pencapaian 3 juta bidang tanah tidak dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN seorang diri.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” kata Andi Tenri Abeng.
Dukungan terhadap percepatan program tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang mengikuti sosialisasi secara daring.
Ia menyatakan Komisi II DPR RI siap mendukung upaya percepatan, termasuk dalam memastikan ketersediaan anggaran.
“Kami di Komisi II akan dukung 100% dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun, kami akan perjuangan anggarannya tersedia, dan mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto,” tutur Mardani Ali Sera.
Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas strategi percepatan sertipikasi tanah bagi MBR. Narasumber yang hadir secara langsung antara lain Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Sigit Santosa.
Sementara itu, narasumber yang mengikuti kegiatan secara daring yakni Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang Aini Mulandari, Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP Wijasena Hendra Kurniawan, serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP, Tantra.
Kegiatan tersebut dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Deviet Afrianto Setyohatmoko.
Sosialisasi diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia secara daring. Keikutsertaan jajaran BPN di daerah tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi MBR di seluruh wilayah Indonesia. (*)
