INDODAILY.CO, PALEMBANG — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan kembali mendapat sorotan mahasiswa. Aliansi Organisasi Daerah Sumatera Selatan (AROGAN Sumsel) mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla, mulai dari kinerja satuan tugas hingga langkah pencegahan di tingkat daerah.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi mahasiswa di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (8/10/2026). Aksi itu diikuti sejumlah organisasi mahasiswa daerah, termasuk Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ilir (IMOKI), Himpunan Mahasiswa Banyuasin, Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin, mahasiswa Empat Lawang, serta Himpunan Mahasiswa Muara Enim.
Ketua Umum IMOKI, Medi Susanto, S.Ak., mengatakan persoalan karhutla tidak dapat hanya diselesaikan dengan memadamkan titik api ketika kebakaran telah terjadi. Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk aspek pencegahan, pengawasan, perlindungan masyarakat, hingga pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kebakaran.
“Karhutla ini bukan persoalan yang baru terjadi hari ini. Setiap tahun masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama. Karena itu, yang kami tuntut bukan hanya pemadaman, tetapi juga evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana pemerintah mencegah dan menangani karhutla,” ujar Medi.
Dalam tuntutannya, AROGAN Sumsel mendesak Gubernur Sumsel mengevaluasi total Satgas yang bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanganan karhutla. Massa juga meminta pemerintah bertanggung jawab atas kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Sumsel serta meminta Gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
Massa turut mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan yang terbukti terlibat diminta ditutup sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Selain itu, AROGAN Sumsel meminta karhutla di Sumsel ditetapkan sebagai kondisi tanggap darurat atau bencana nasional. Pemerintah juga didesak menyediakan alat berat di setiap kecamatan agar masyarakat memiliki alternatif dalam membuka lahan tanpa melakukan pembakaran.
Persoalan pengerahan helikopter juga menjadi salah satu tuntutan utama massa. AROGAN Sumsel meminta seluruh helikopter yang tersedia dikerahkan secara serentak untuk mempercepat pemadaman karhutla.
Tuntutan tersebut sejalan dengan aksi mahasiswa yang meminta penambahan armada
water bombing. Selain itu perwakilan Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumsel Andi Leo S.T, M.H., meminta sedikitnya 10 helikopter water bombing diterbangkan untuk menangani karhutla. Massa juga meminta pengerahan helikopter diprioritaskan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang disebut sebagai salah satu wilayah terdampak karhutla.
Namun, Pemerintah Provinsi Sumsel menyatakan baru menyanggupi pengerahan delapan helikopter, terdiri dari empat helikopter milik pemerintah provinsi dan empat helikopter milik perusahaan. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Apriyadi, mengatakan seluruh helikopter tersebut akan melaporkan proses pemadaman secara langsung.
“Besok kita akan menerbangkan 8 helikopter, 4 dari pemprov dan 4 helikopter milik perusahaan,” ujar Apriyadi.
Medi menilai pengerahan helikopter memang diperlukan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat. Namun, langkah tersebut menurutnya tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah dalam menangani karhutla.
“Helikopter penting untuk kondisi darurat, tetapi jangan sampai kita hanya sibuk memadamkan api tanpa membenahi penyebab dan sistem pencegahannya. Kalau setiap tahun persoalan yang sama kembali terjadi, pemerintah harus berani mengevaluasi apa yang selama ini tidak berjalan,” katanya.
AROGAN Sumsel menilai karhutla yang terus berulang tidak cukup dijelaskan sebagai dampak perubahan iklim. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi tersebut menyoroti persoalan tata kelola lingkungan, kelalaian sistemik, serta transparansi penegakan hukum terhadap pemegang hak atas tanah maupun konsesi.
Massa menegaskan akan terus mengawal penanganan karhutla di Sumsel, termasuk memastikan pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memperkuat pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat yang terdampak.
