Lapas Perempuan Palembang Ikuti Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Tahun 2023

INDODAILY.CO, PALEMBANG — Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan Pra Rekonsiliasi Nasional dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Tingkat UAKPA, maka perlu dilakukan klarifikasi lanjutan terkait penjelasan beberapa transaksi dalam penyusunan Laporan Keuangan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lapas Perempuan Palembang ikuti Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN yang bertempat di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Rabu (31/01/2024).

Adapun pegawai yang mengikuti yaitu Al Muttaqin selaku Operator Barang Milik Negara (BMN) dan M. Ricky Primadani selaku Operator General Ledger dan Pelaporan (GLP).

Kegiatan yang diselenggarakan dari 29 Januari hingga 2 Februari 2024 ini, bertujuan untuk meningkatkan keandalan tata kelola keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM dengan mewujudkan Laporan Keuangan dan BMN Kantor Wilayah yang akurat, transparan, dan akuntabel, serta mendukung upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

Dalam pembukaan kegiatan sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Anna Ernita, mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pemantauan progres perekaman dokumen dan penyajian transaksi tahun 2023 serta progres penyusunan laporan keuangan Kantor Wilayah.

Bacaan Lainnya

“Kegiatan ini untuk memastikan pencatatan dan penyajian transaksi sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan melakukan mitigasi risiko kesalahan pencatatan pada Laporan Keuangan serta menyusun Daftar Inventarisasi Masalah beserta solusi penyelesaiannya,” tutur Anna.

Ditempat terpisah, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Ike Rahmawati memberikan apresiasinya untuk seluruh jajaran yang sudah berperan aktif dalam melakukan tata kelola keuangan dan BMN di Lapas Perempuan Palembang.

“Dalam pengelolaannya, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan BMN itu sendiri, tentunya kami akan selalu memperhatikan SOP untuk mewujudkan laporan keuangan dan BMN yang akuntabel,” ujar Ike.

Pos terkait