INDODAILY.CO, PALEMBANG — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK menyampaikan Commander Wish kepada seluruh anak buahnya saat hari pertama berkantor pekan lalu.
Salah satu yang disebut Irjen Pol A Rachmad yakni tidak mentolelir segala macam praktik pertambangan dan pemanfaatan hasil bumi secara ilegal.
Hal Ini mendapatkan dukungan dan apresiasi berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali dari sejumlah aktivis LSM yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial kemasyarakatan.
Salah satunya disampaikan Ketua DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumsel, Firdaus Hasbullah SH yang menyebut mendukung penuh langkah Kapolda Sumsel yang baru Irjen sebagai upaya pemberantasan mafia tambang ilegal di Sumsel.
“Ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumsel yang hasil buminya dikeruk habis diduga oleh mafia tambang ilegal dan hasilnya sama sekali tak dirasakan oleh masyarakat,” kata Firdaus.
Firdaus mengatakan, melihat sepak terjang dari Irjen Albertus selama menjadi Kapolda Jambi yang memberangus habis segala praktik tambang ilegal, dia percaya dan sangat yakin hal ini bakal juga diberlakukan di Sumsel.
“Hingga hari ini faktanya hampir semua praktik penambangan ilegal di Sumsel terutama yang dibekingi oknum aparat masih terus berlangsung. Jika perlu kami bisa ikut menunjukkan dan mendampingi Bapak Kapolda melihat dari dekat praktik tambang ilegal yang ada di Sumsel,” ungkap Firdaus Hasbullah (FH).
Hal senada juga disampaikan Ir Suparman Roman dari Masyarakat Peduli Hukum Sumsel.
Dirinya menyebut saat ini label tambang rakyat yang disematkan terhadap tambang-tambang yang dikelola oleh masyarakat telah beralih fungsi.
Pasalnya, tambang-tambang rakyat itu dieksplorasi dan eksploitasi dengan menggunakan peralatan dan alat-alat berat yang modern.
“Artinya, label tambang rakyat terpatahkan karena saat ini dikelola oleh korporasi yang benefitnya sama sekali tidak dinikmati oleh masyarakat, terutama mereka yang ada di ring satu area tambang,” tambahnya.
Sementara, Ketua Umum LSM K-MAKI Sumsel, Ir Ferry Kurniawan menyoroti terkait pajak daerah yang tidak disetorkan oleh pemilik tambang-tambang ilegal.
“Salah satunya untuk tambang batubara ilegal di Tanjung Enim dan Lahat yang kini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang begitu parahnya. Sama sekali tidak memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah, dari data yang ada tak kurang dari lima juta hektar area tambang batubara di Sums dikelola secara ilegal,” terangnya didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) K-MAKI, Bonny Belitong.
Juga disampaikan Ruben Alkatiri dari LSM Amphibi Sumsel Ruben Alkatiri, Yan Coga (LSM Garda Api) dan M Sanusi SH (LSM SCW Sumsel).
“Persoalan praktik tambang ilegal baik batubara, minyak, emas dan lainnya di Sumsel merupakan permasalahan akut, bahkan mengganggu APBD hingga APBN karena hasil tambang yang harusnya disetor ke kas negara masuk ke kantong-kantong pribadi oknum,” tegas Yan Coga.
Sanusi dari SCW Sumsel mendukung program kerja 100 hari Kapolda Sumsel Irjen Albertus Rachmad Wibowo.
Termasuk untuk menertibkan tambang-tambang ilegal salah satunya tambang minyak ilegal di Musi Banyuasin (Muba).
“Dalam waktu dekat kami bakal melakukan aksi demo dan dukungan agar Bapak Kapolda Sumsel yang baru segera turun ke lapangan mengecek satu persatu tambang ilegal ini,” tukasnya.
