INDODAILY.CO, PALEMBANG — Aktivis Peduli Sumsel menggelar Fokus Group Discussion (FGD) terkait dengan Resolusi Tambang Ilegal di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) yang di hadiri Gubernur Sumsel, bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (21/12/2022) pagi.
Acara tersebut di hadiri, Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Perhubungan, DPR RI Komisi VII, Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Praktisi Hukum atau semua narasumber yang di wakili.
Ketua APS, Firdaus Hasbullah (FH) mengatakan, bahwa FGD hari ini mengambil tema resolusi pertambangan tanpa izin.
“Kami ingin setelah terselenggara nya FGD ini, tidak hanya membicarakan soal mengapa maraknya tambang ilegal di Sumsel. Tetapi, bagaimana menemukan solusi tambang rakyat tersebut bisa membuat izin sehingga mereka tidak di cap ilegal,” ujarnya.
FH mengatakan, karna kalau selalu ilegal artinya ada beberapa aturan yang tidak di patuhi, oleh sebab itu dibahas bersama-sama.
“Kami berharap dengan FGD ini apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumsel bisa menelurkan sebuah rekomendasi untuk kita sampaikan kepada pemerintah pusat,” ucapnya saat diwawancarai awak media.
Dikatakannya, Kenapa? Karna keputusan Menteri ESDM berbeda dengan Sumsel, di Provinsi Riau ada wilayah pertambangan rakyat. Sementara di Sumsel tidak punya.
“Kita harus punya wilayah tambang rakyat jangan semuanya di kuasai oleh penguasa Pengusaha tersebut,” tukasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan diketahui bahwa dinamis nya regulasi dari UU 11 tahun 67 berubah menjadi UU 4 tahun 2009, UU 23 tahun 2014 dan ditarik lagi UU Nomer 3 tahun 2020 yang membuat semua sistem menjadi berubah. Baik sistem perizinan maupun pengawasan.
“Jadi keterlibatan rakyat secara langsung agar tidak ilegal. Ini yang perlu kita bedah di dalam FGD tersebut untuk menjadi rekomendasi yang telak sifatnya, jadi jangan ada lagi kemungkinan celah untuk di sanggah. Jadi betul-betul rekomendasi yang sehat,” tutupnya.
