INDODAILY.CO, PALEMBANG – Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang mengikuti kegiatan Pra Rekonsiliasi Dan Pemutahiran Data Laporan Keuangan Dan Barang Milik Negara (BMN) semester I Tahun Anggaran 2023 tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Wyndam Opi Kab Banyuasin dan berlangsung selama 3 hari, dimulai dari hari ini, Rabu tanggal 4 Juli sampai Jumat tanggal 6 Juli 2023. Pelaksanaan peserta kegiatan ini berasal dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, dengan total peserta sebanyak 70 orang.
Lapas Perempuan Palembang mengirimkan 2 orang peserta yaitu operator Saiba, M. Ricky Primadhani dan operator BMN, Amalinda Agustin.
Tri Purnomo selaku Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Sumsel yang bertindak juga sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan menyampaikan bahwa, kegiatan rekonsiliasi ini merupakan agenda penting guna mencapai pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang lebih baik melalui review dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
“Data ini nantinya akan menjadi data utama dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan (CALK) dan catatan atas laporan barang milik negara (CALBMN) sebelum disampaikan ke tingkat pusat,” ungkap Tri.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya mengatakan, kegiatan Pra Rekonsiliasi adalah untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang transparan, akuntabel, dan sebagai implementasi tata nilai PASTI Kemenkumham yang mana sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), untuk seluruh Peserta Rekonsiliasi.
“Saya berharap agar dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik/ good government,” jelas Ilham.
Dalam rangka mengoptimalkan penyerapan dan akuntabilitas anggaran, Kakanwil memberikan instruksi kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran tanda tangan elektronik tersertifikasi pada sistem SAKTI. Selanjutnya mempercepat pengajuan sertifikasi pejabat perbendaharaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini, Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Sumsel, Idris, Kepala Lapas Perempuan Palembang Kemenkumham Sumsel, Ike Rahmawati dan beberapa Ka.UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual.
Sementara itu Kalapas Perempuan Palembang Ike Rahmawati mengatakan, Semoga setelah kegiatan ini dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang lebih baik, efektif, dan akuntabel.
“Kami pun selalu rutin dalam menginventaris barang yang rusak atau perlu diajukan penghapusan, dan juga menginventaris terhadap aset tak berwujud serta perencanaan kebutuhan BMN yang berdasarkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan,” ungkap Ike.
Sebagai upaya dalam mengoptimalkan validasi serta akurasi data yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga meningkatkan percayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.
