INDODAILY.CO, PALEMBANG– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Palembang mengikuti Pelaksanaan Audit Ketaatan atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
Audit ini dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Wilayah II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (24/11), dan diikuti para operator serta pejabat pengelola BMN se-Palembang Raya di Aula Kanwil Ditjenpas Sumsel. Sementara UPT Pemasyarakatan di luar Palembang mengikuti kegiatan secara daring.
Audit berlangsung pada 24–29 November 2025 dan dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sumsel, Zulkifli Bintang.
Tim Itjen yang beranggotakan lima orang dan dipimpin Ian Fidihanto Markos memberikan pengarahan mengenai pentingnya ketertiban administrasi, akurasi data, serta kesesuaian pelaporan BMN dengan ketentuan yang berlaku.
Tiga pegawai Lapas Perempuan Palembang turut mengikuti kegiatan ini, yakni Herlina Firdaus (Kaur Umum), Zulfika Utami (Kaur WAI & Keuangan), serta RA. Febryanti Putri (Operator BMN).
Tim Itjen menegaskan bahwa audit ketaatan bukan sekadar pemeriksaan, melainkan sarana konsolidasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan tata kelola BMN di seluruh UPT semakin akuntabel dan tertata.
Kepala Lapas Perempuan Palembang, Desi Andriyani, menyampaikan bahwa pelaksanaan audit ini selaras dengan semangat 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, khususnya penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas layanan.
Audit ketaatan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN. Langkah ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendukung percepatan reformasi birokrasi dan manajemen aset yang lebih transparan sebagaimana diarahkan dalam 13 Program Akselerasi,” ujarnya.
Operator BMN Lapas Perempuan Palembang, Febi, turut menegaskan komitmennya dalam mendukung proses audit.
“Kami memastikan seluruh data BMN tersaji lengkap, akurat, dan sesuai prosedur. Kegiatan ini menjadi dorongan bagi kami untuk memperkuat ketertiban administrasi dan mendukung implementasi program akselerasi yang menekankan integritas serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara,” tuturnya.
Kegiatan audit diharapkan mampu memperkuat sinergi antar-UPT serta mendorong tata kelola BMN yang semakin profesional, transparan, dan sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
