INDODAILY.CO, OKI – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi menyampaikan sejumlah persoalan energi yang membebani masyarakat OKI dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Dalam paparannya, Muchendi menyoroti akses BBM bersubsidi bagi nelayan, kebutuhan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), percepatan jaringan gas (jargas) rumah tangga, hingga persoalan antrean solar yang semakin panjang di SPBU.
Muchendi menegaskan bahwa ribuan nelayan di wilayah pesisir OKI sangat membutuhkan BBM bersubsidi yang terjangkau. Keterbatasan pasokan dan distribusi yang belum merata, kata dia, memaksa nelayan membeli BBM di atas harga seharusnya.
“Bagi nelayan, BBM terjangkau itu urat nadi. Tanpa pasokan memadai, aktivitas melaut terganggu dan pendapatan menurun. Kami berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran,” ujar Muchendi.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkab OKI mengusulkan pembangunan tiga SPBN baru di Desa Sungai Lumpur, Pantai Harapan, dan Desa Sungai Sibur. Penempatan SPBN di lokasi strategis diyakini dapat membantu sekitar 6.500 nelayan yang selama ini sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
“Lokasi yang kami usulkan berbatasan dengan desa-desa lain, bahkan Provinsi Bangka dan Lampung, sehingga manfaatnya dapat menjangkau wilayah lebih luas,” jelasnya.
Selain sektor kelautan, Muchendi juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan jargas rumah tangga di Kota Kayuagung. Menurutnya, jargas dapat menekan biaya energi, meningkatkan efisiensi rumah tangga, dan memperkuat usaha kecil.
“Kami sudah melakukan pendataan. Ada sekitar 70 ribu warga dan seribu UMKM yang masih bergantung pada LPG 3 dan 5 kilogram. Infrastruktur jargas di wilayah tetangga, Ogan Ilir, sudah tersedia sehingga percepatan di Kayuagung sangat memungkinkan,” tuturnya.
Muchendi turut menyoroti antrean panjang BBM bersubsidi, terutama solar dan pertalite di 13 SPBU OKI. Kondisi ini dinilai menghambat mobilitas masyarakat dan kinerja sektor produktif.
“Antrean yang mengular di kota maupun desa menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar bersubsidi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Muchendi meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk mendorong penambahan alokasi BBM bersubsidi serta perbaikan tata distribusi, khususnya bagi daerah produktif seperti OKI.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi tersebut. Ia menilai pembangunan SPBN dan percepatan jargas selaras dengan agenda nasional kemandirian energi.
“Komisi XII melihat inisiatif pembangunan SPBN dan jargas di OKI bukan hanya memperluas akses energi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Kami siap menjembatani usulan ini agar memperoleh perhatian serius dari pemerintah pusat dan BPH Migas,” kata Bambang.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, turut menyambut baik usulan tersebut. Ia memastikan komitmen BPH Migas mendukung pembangunan SPBN di lokasi strategis serta pengembangan jargas di Kayuagung.
“Dengan SPBN, nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi lebih mudah. Dengan jargas, masyarakat dan UMKM bisa menikmati energi yang lebih hijau dan terjangkau. BPH Migas siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan DPR untuk merealisasikannya,” ujar Wahyudi.
