INDODAILY.CO, PALEMBANG – Puluhan massa yang tergabung dalam lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) kembali menggelar aksi damai di Kota Palembang, Selasa (10/2/2026).
Aksi tersebut merupakan yang ketiga kalinya dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Wali Kota Palembang agar segera mengevaluasi kinerja jajaran pimpinan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.
Dalam aksinya, massa menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2025 yang hanya terealisasi sekitar 85 persen dari target sebesar Rp1,8 triliun. Capaian tersebut dinilai mencerminkan gagalnya kinerja Bapenda dalam mengelola, memungut, serta mengawasi sumber-sumber PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi.
Dalam Aksinya, Rahmat Sandi Iqbal, SH, menyampaikan bahwa rendahnya serapan PAD menunjukkan lemahnya tata kelola kebijakan di tubuh Bapenda Palembang. Ia juga mempertanyakan apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan pejabat atau adanya potensi kebocoran pada sektor pajak daerah.
“Penyerapan PAD yang tidak maksimal berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Angka 85 persen ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Palembang untuk berbenah di tahun 2026,” tegas Sandi dalam orasinya.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 target PAD Kota Palembang kembali meningkat menjadi Rp1,96 triliun. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan langkah-langkah serius, konkret, dan terukur agar target tersebut dapat tercapai secara maksimal.
Selain mendesak evaluasi besar-besaran, massa juga meminta agar Bapenda Palembang diaudit secara menyeluruh oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah kegagalan capaian PAD disebabkan oleh kebocoran pendapatan atau murni akibat lemahnya kinerja pejabat yang bertanggung jawab.
Dalam pernyataan sikapnya, SIRA dan PST menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan kritis terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang (RDPS) dalam mewujudkan visi Palembang beRDjaya, Palembang Sejahtera. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan ketegasan dalam melakukan pembenahan birokrasi, terutama di sektor pendapatan daerah.
Adapun tuntutan yang disampaikan massa aksi antara lain:
Mendesak Wali Kota Palembang segera mengganti Kepala Bapenda Palembang berinisial “M” dengan sumber daya manusia yang lebih mumpuni agar PAD tahun 2026 dapat terserap secara optimal.
Mempertanyakan sikap Wali Kota Palembang yang hingga kini belum melakukan pergantian Kepala Bapenda, meski capaian PAD tahun 2025 dinilai gagal.
Mendesak perombakan total jajaran Bapenda, mulai dari Kepala Badan, Kabid PBB-BPHTB, Kabid P4D, Kabid PDL, hingga seluruh Kepala UPTD Bapenda di 18 kecamatan se-Kota Palembang, dengan pejabat yang profesional dan berkompeten.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Rahmat Sandi Iqbal, SH selaku Koordinator Aksi, Rahmat Hidayat, SE sebagai Koordinator Lapangan I, dan Dian HS sebagai Koordinator Lapangan II.
Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berharap Pemerintah Kota Palembang segera menindaklanjuti tuntutan tersebut demi keberlangsungan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Hsyah).
