INDODAILY.CO, JAKARTA – Puluhan massa yang tergabung dalam Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Agung RI, Selasa (24/2/2026).
Dalam aksinya, massa menuntut aparat penegak hukum segera mengusut dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Usut Tuntas DAK OKI” dan “Tangkap Koruptor”, massa menyoroti anggaran jumbo senilai Rp45.410.791.000 yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pengadaan fasilitas pendidikan tingkat TK, SD, hingga SMP di OKI.
Koordinator aksi, Rahmat Sandi Iqbal, SH, menegaskan kedatangan mereka ke Kejagung bukan sekadar aksi simbolik. Mereka membawa tuntutan serius agar dugaan penyimpangan anggaran negara diusut tanpa pandang bulu.
Menurut Rahmat, anggaran DAK 2023 tersebut mencakup berbagai proyek, mulai dari pembangunan ruang kelas baru, UKS, perpustakaan, ruang guru, laboratorium, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan toilet, area bermain, hingga pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Namun, massa menduga pelaksanaannya sarat kejanggalan.
“Kami menduga terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan indikasi mark up anggaran. Kami meminta Kejaksaan Agung segera melakukan telaah dan penyelidikan menyeluruh,” tegas Rahmat dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikapnya, SIRA dan PST mendesak Kejaksaan untuk memanggil dan memeriksa sejumlah pihak, antara lain:
Kepala Dinas Pendidikan OKI selaku Pengguna Anggaran (PA) berinisial MR,
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial R, Pejabat Pelaksana Kegiatan berinisial MI Serta pihak lain yang diduga terlibat
Tak hanya itu, mereka juga menuntut agar seluruh dokumen realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban anggaran dibuka secara transparan kepada publik.
Perwakilan massa lainnya, Dian HS dan R. Hidayat SE, menegaskan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka berkomitmen mengawal proses hukum hingga ada kejelasan.
“Aksi ini akan terus kami kawal sampai ada kepastian dan kejelasan proses hukum,” ujar mereka.
Kasus ini pun menjadi sorotan, mengingat anggaran yang dipermasalahkan menyangkut sektor pendidikan bidang vital yang menyentuh masa depan generasi muda di Kabupaten OKI. Kini, publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum.(Hps).
