ACEH – Sebanyak 95.000 arsip pertanahan berupa buku tanah dan surat ukur disejumlah wilayah Provinsi Aceh mengalami kerusakan akibat basah terendam. Tak kurang dari 165.000 warkah yang menyimpan jejak hak, sejarah, dan harapan masyarakat turut terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025 dan melumpuhkan sedikitnya delapan kabupaten/kota.
Disetiap lembar arsip yang rusak tersimpan data penting yang menjadi penanda hak masyarakat atas tanah. Saat arsip terendam, yang terancam bukan sekadar helaian kertas, melainkan juga kepastian hukum dan rasa aman para pemilik tanah.
Menyadari besarnya risiko tersebut, upaya penyelamatan arsip pun dipercepat. Di ruang-ruang yang masih berjejak lumpur, dokumen dibersihkan, dikeringkan, dan dipilah satu per satu. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Arinaldi, menegaskan pekerjaan ini bukan perkara singkat.
“Kalau dihitung, mungkin lima tahun ke depan baru selesai untuk 165.000 dokumen. Karena itu, proses restorasi kami lakukan bersama berbagai pihak. Harapannya, normalisasi pelayanan dapat dipercepat melalui restorasi, dan seluruh arsip terdampak selesai pada akhir 2026,” ujarnya.
Ada empat pilar yang terlibat dalam proses penyelamatan arsip pertanahan, yakni Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kolaborasi ini menjadi kunci percepatan pemulihan, sekaligus membuka ruang pembelajaran bagi para taruna STPN yang ikut terlibat.
Arinaldi menilai sinergi lintas lembaga ini tidak hanya mempercepat pemulihan arsip, tetapi juga membentuk karakter taruna sebagai calon insan pertanahan yang profesional dan berintegritas.
Di tengah sisa genangan air dan lumpur yang belum sepenuhnya surut, semangat pemulihan justru semakin menguat. Restorasi ini dimaknai bukan hanya sebagai penyelamatan dokumen negara, tetapi juga momentum percepatan transformasi layanan pertanahan.
“Kita tidak hanya berbicara tentang pembersihan dan pengeringan, tetapi bagaimana data tersebut segera menjadi data digital. Kami berharap kantor pertanahan yang terdampak dapat bangkit sebagai kantor modern yang mampu melayani masyarakat secara digital,” ungkapnya.
Senada, Kepala ANRI Mego Pinandito menuturkan penyelamatan arsip bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Penanganan arsip mungkin terlihat sederhana, namun setiap tahap di lapangan menuntut kesabaran, ketelitian, serta koordinasi lintas lembaga.
Untuk proses restorasi di Aceh, ANRI menerjunkan tenaga profesional yang bekerja berdampingan dengan jajaran BPN daerah guna memulihkan arsip satu per satu, memastikan jejak hak dan sejarah tanah masyarakat tetap terselamatkan di tengah bencana.
“Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian. Kita harus bersama-sama, melibatkan kementerian sebagai pemilik arsip, pemerintah daerah, BNPB, serta ANRI, untuk membangun kolaborasi lintas kementerian, lintas pemerintahan, bahkan lintas kompetensi,” pungkasnya. (*)
