JAKARTA – Memasuki awal tahun 2026, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan sejumlah perjanjian kinerja baru di bidang pengukuran dan pemetaan. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah peningkatan kualitas data pertanahan agar terpetakan secara valid, akurat, dan terotorisasi.
Peningkatan kualitas peta dasar dinilai krusial karena berfungsi sebagai dasar hukum sekaligus fondasi utama dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
“Kita akan meningkatkan akurasi produk-produk lama. Saya harapkan tahun ini lebih dari separuhnya sudah memiliki tingkat akurasi yang sebenarnya, yaitu sekitar 25 juta hektare,” ujar Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya, dalam rapat pimpinan yang digelar pada Rabu (14/1/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.
Pada tahun 2026, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan peningkatan capaian perbaikan kualitas data dan peta bidang tanah hasil survei dan pemetaan, khususnya terhadap peta data pertanahan lama. Perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas data sekaligus meminimalkan risiko terjadinya tumpang tindih bidang tanah.
“Kita juga menargetkan pada tahun ini penyelesaian peta lama atau KW456 sebanyak enam juta bidang. Program ini mulai kita jalankan dengan pemberdayaan rekan-rekan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) serta di beberapa daerah,” jelasnya.
Selain peningkatan kualitas data, Ditjen SPPR turut mendorong penerapan proses pengukuran yang mengacu pada Service Level Agreement (SLA) baru agar pelaksanaan pengukuran dapat diselesaikan tepat waktu. Virgo menyampaikan bahwa pada tahun 2025 pihaknya telah menerapkan proyek percontohan pengukuran berbasis SLA di dua Kantor Pertanahan.
“Saat ini penerapannya sudah kita eskalasi menjadi tujuh Kantah. Kita harapkan 120 Kantah terbesar dapat menerapkan Surat Edaran terkait, di mana pengukuran ditargetkan selesai dalam satu hari, dengan batas maksimal tiga hari. Kita harapkan tidak ada lagi incoming tunggakan,” tegasnya.
Rapat pimpinan tersebut dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Dalam kegiatan ini, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memaparkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta target yang akan dicapai pada tahun 2026.
Rapat juga diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring. (*)
