JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid resmi membuka rapat kerja nasional (rakernas) ATR/BPN 2025, Senin (8/12/2025).
Dihadapan ratusan peserta dari pusat dan daerah, ia menegaskan pentingnya memanfaatkan forum tahunan ini secara serius.
“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga menghasilkan keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Nusron saat memberikan sambutan.
Mengusung tema ‘Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN’, Menteri Nusron menyoroti tiga agenda prioritas yang harus dituntaskan tanpa kompromi, yakni penyelesaian berkas layanan pertanahan, penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pemutakhiran data pertanahan.
Ia meminta seluruh jajaran untuk memeriksa penyebab tunggakan secara rinci. “Ini pekerjaan yang mau tidak mau harus diselesaikan hingga tuntas, sampai ke akar-akarnya. Apakah masalah ada di dokumen historis, dokumen yuridis, atau Peta Bidang Tanah (PBT), mohon dicek satu per satu,” tegasnya.
Terkait pemutakhiran data, Nusron menginstruksikan optimalisasi waktu libur Natal dan akhir tahun.
“Setahun ini kita sudah menyelesaikan 2,4 juta. Saat libur, pegawai yang Nasrani libur, yang Muslim tetap masuk untuk pelayanan. Biasanya keluarga berkumpul sehingga ada momentum melakukan pemutakhiran sertipikat, termasuk pengukuran ulang,” jelasnya.
Disamping tiga agenda utama tersebut, Nusron juga mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pintu masuk peningkatan iklim investasi dan reformasi perizinan.
“RDTR menjadi dasar awal terciptanya iklim usaha yang kondusif serta mempercepat proses perizinan,” imbuhnya.
Rakernas ATR/BPN berlangsung pada 8–10 Desember 2025 dengan diikuti 471 peserta yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, kepala kantor wilayah, hingga kepala kantor pertanahan kabupaten/kota. Hadir sebagai pembicara kunci anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq.
Pada kesempatan pembukaan, Menteri Nusron memberikan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan 23 Kepala Kantah Kabupaten/Kota. Penghargaan diserahkan bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan, serta perwakilan Kementerian PANRB, Kamaruddin. (*)
