JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memaparkan capaian positif realisasi program pertanahan sepanjang tahun 2025.
Ia menyampaikan bahwa mayoritas output strategis Kementerian ATR/BPN berhasil direalisasikan sesuai target, bahkan sejumlah di antaranya melampaui 100 persen.
“Jika kita melihat capaian output, pada dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota, dari volume efektif 55 tercapai 35. Sementara itu, peta bidang tanah PTSL dari target 1.552.000 bidang berhasil direalisasikan sebanyak 1.584.476 bidang atau mencapai 102,06 persen,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar pada Rabu (14/1/2026) di Aula Prona Lantai 7, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa capaian positif juga terlihat pada berbagai program strategis lainnya. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tercapai sebesar 99,87 persen, sementara penetapan tanah ulayat melampaui target dengan capaian 133 persen.
Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah tercapai 97,13 persen, akses peta Zona Nilai Tanah mencapai 100 persen, serta penerbitan penetapan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen.
“Penanganan sengketa menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan capaian 282,99 persen,” ungkapnya.
Dalu Agung Darmawan juga menyampaikan bahwa realisasi pagu efektif Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen dari total anggaran sebesar Rp6,40 triliun. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kinerja pertanahan nasional sepanjang 2025 berada pada jalur yang positif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepastian hukum atas tanah dan tata kelola agraria yang lebih baik.
Untuk tahun 2026, Kementerian ATR/BPN mengelola pagu efektif sebesar Rp8,87 triliun. Sekjen ATR/BPN menargetkan serapan anggaran sebesar 98 persen sekaligus menempatkan Kementerian ATR/BPN dalam 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.
Ia menambahkan bahwa fokus utama pada tahun 2026 diarahkan pada percepatan pelayanan pertanahan, penguatan digitalisasi, peningkatan kualitas data, serta penyelesaian tunggakan layanan.
“Pelayanan pertanahan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari output dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” tegasnya.
Rapat pimpinan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring. (*)
