INDODAILY,CO, OKI – Miris Diduga bantuan Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) banyak bermasalah.
Pengerjaan proyek aspirasi di Desa Sepang itu banyak bermunculan masalah mulai dari bahan, tidak dilibatkan sepenuhnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), sampai realisasi final pengerjaan yang banyak dipertanyakan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pro Jokowi (DPC Projo) Kabupaten OKI, Bahrul Akim S,Sos M,M mengatakan, bantuan ini syarat kepentingan politik dan banyak dipertanyakan.
“Jelas bantuan ini syarat kepentingan politik alias curi start, mengingat yang memberi bantuan bukanlah berasal dari dapil Sumsel 1. Ada 3 bantuan yang masuk di Sepang seperti proyek jalan cor beton dikemas dari program pisew, 11 unit bantuan Rumah tidak layak huni dalam pengerjaannya hanya ada 7 unit itupun bermasalah terkait upah tukang yang tidak semestinya, dan satu lagi Pamsimas 30 unit tanpa bak dan listrik,” ungkap Bahrul kepada Indodaily.co, Minggu (20/11/2022).
Bahrul menjelaskan, adanya ketidaksinkronisasi antara ia dan kepala desa terkait pencairan bantuan program pisew di desa Sepang.
“Banyak pengerjaan proyek tak sesuai harapan setelah selesai, salah satunya tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pencairan dana 500 juta. Saya selaku BKAD hanya melibatkan diri pencairan pertama yaitu 200 juta, saya perhatikan banyak ketidaksesuaian dengan hasil dilapangan maka pencairan tahap 2 dan 3 sebanyak 300 juta saya tidak ingin menandatangani, karena itu jelas ada masalah mulai dari bahan dan tata kelola pengerjaan,” tuturnya.
Bahrul mengungkapkan, semestinya yang bekerja sesuai dengan petunjuk dan teknis itu masyarakat murni, dan yang mengelola BKAD. Akan tetapi fakta dilapangan oknum kepala desa Sepang justru mengambil alih mulai dari administrasi sampai eksekusi pengerjaan proyek.
“Dari sini sudah jelas bahwa ada kepentingan dan keserakahan dari oknum kepala desa, yang semestinya bukan ia mengerjakan justru ia mengambil peran dalam proyek itu,” tandasnya.
Tokoh masyarakat dan lembaga adat desa Sepang, H Muhammad Zein menerangkan ia selaku tokoh masyarakat tidak mengetahui adanya beberapa program bantuan proyek yang masuk di desa Sepang, karena tidak pernah dilibatkan.
“Jika bedah rumah saya tidak tahu menahu, bangunan tidak tahu menahu, saya sudah menyarankan dalam rapat baru ini jika dalam waktu menentukan anggaran, menentukan proyek, kami diajak tapi setelah penentuan bangunan-bangunan kami ini tidak dilibatkan,” terangnya.
Zein berharap, adanya keterlibatan perangkat desa tentang beberapa program bantuan, atau rencana dari program dana desa ia dilibatkan minimal sebagai pengawas.
“Minimal kami ini (perangkat/red) sebagai pengawas ditunjuk, itu sudah saya sarankan sewaktu rapat perangkat dengan kades, entah didengar apa tidak saran itu sudah disampaikan langsung supaya bangunan itu maksimal,” imbuhnya.
Kepala Desa Sepang Arian Gusti Pratama menyanggah, adanya laporan terkait ketidaksempurnaan beberapa proyek bantuan aspirasi Anggota DPR RI yang masuk di desa Sepang banyak masalah.
“Memang awalnya 11 unit rumah yang mendapat program Rutilahu hanya terealisasi 7 unit, itu karena 4 unitnya terkendala administrasi setelah di cek seperti PNS, Pindah domisili, ada yang pernah menerima bantuan yang sama dan satu lagi bermukim dibantaran sungai (DAS). itu tidak bisa menerima, kami telah mengajukan untuk pengganti 4 unit itu akan tetapi hanya 7 unit saja disetujui,” sanggahnya.
Rian juga menjelaskan, terkait adanya upah tukang yang tidak sesuai ia membantah bahwa upah tukang sampai saat ini belum ada pencairan.
“Belum ada upah tukang, upah tukang saja belum cair sampai saat ini. Itu pekerjaan dari APBN program bantuan ini sejenis aspirasi dari pusat, yang memberi bantuan ini anggota DPR kita lah dapil OKI yang dipusat. Untuk sumber anggotanya saya minta maaf tidak bisa mengatakan, yang pastinya ini program dari anggota DPR RI,” pungkasnya.
Writer : Ludfi.
