JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong percepatan penyelesaian pendaftaran bidang tanah, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah, melalui perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat melibatkan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik untuk mendukung kegiatan administrasi, pendataan, dan pengelolaan pertanahan di lapangan.
“Kita perlu mempertajam kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Jika memungkinkan, libatkan lebih banyak perguruan tinggi, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk mengikuti KKN atau praktikum. Ini perlu terus didorong agar menghasilkan solusi nyata di lapangan,” ujar Nusron Wahid dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurut Nusron, keterlibatan mahasiswa terbukti efektif, khususnya dalam mempercepat sertipikasi tanah wakaf. Pengalaman di Jawa Tengah, terutama di wilayah Pekalongan, menunjukkan bahwa program KKN mampu mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah secara signifikan.
“Bapak dan Ibu di daerah, mohon agar kerja sama dengan kampus Islam, Muhammadiyah, serta perguruan tinggi lainnya terus diperluas. Program ini terbukti efektif,” tegasnya.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menilai, kolaborasi dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis. Oleh karena itu, persiapan program KKN tahun 2026 perlu dilakukan secara matang, termasuk dari aspek penganggaran.
“Anggaran KKN 2026 harus dipersiapkan dengan baik agar arahan Bapak Menteri dapat tercapai, terutama dalam mendukung percepatan pengurusan sertipikat yang ditargetkan sebanyak enam juta bidang tanah tahun ini. Jika program ini diperluas, pemilihan tema KKN harus dilakukan secara tepat sehingga pada 2026 kita memiliki tambahan kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelas Ossy.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan melaporkan, bahwa Kementerian ATR/BPN juga akan menurunkan Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III. Program ini akan melibatkan sebanyak 619 taruna sebagai bagian dari skema perbantuan sumber daya manusia.
Program tersebut bertujuan mendukung peningkatan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik melalui pelibatan mahasiswa dalam fungsi administratif, kearsipan, serta teknis spasial sesuai dengan pedoman yang berlaku. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian target nasional dalam penyelesaian pendaftaran bidang tanah.
Dalam rapat tersebut, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memaparkan capaian kinerja tahun sebelumnya sekaligus target yang akan dicapai pada tahun 2026. Rapim ini juga diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring. (*)
