MATARAM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri pengukuhan dan silaturahmi kebangsaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masa khidmat 2025–2030. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya menjadikan prinsip yanfa’unnaas, memberi manfaat bagi manusia, sebagai landasan utama dalam pengabdian.
“Segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi umat manusia akan bertahan di muka bumi. Karena itu, melalui MUI, mari kita bersama-sama berikhtiar dan berkhidmat untuk menghadirkan kebermanfaatan di bidang masing-masing,” ujar Menteri Nusron di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, NTB, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, memberi manfaat kepada masyarakat merupakan ciri utama seorang ulama, yakni dengan mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga, hingga harta demi kemaslahatan umat. Dalam konteks tersebut, ia mendorong MUI mengambil peran strategis melalui kontribusi nyata di berbagai sektor kehidupan.
Menteri Nusron menyebutkan sedikitnya tujuh bidang pengabdian yang dapat menjadi fokus, antara lain penguatan kehidupan beragama, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas. Selain itu, pembinaan moral, pendampingan dalam situasi duka, hingga penguatan nilai-nilai spiritual juga menjadi bagian penting dari peran ulama di tengah masyarakat.
Di bidang ekonomi, ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 5% per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dinikmati secara merata.
“Kekayaan masih berputar di kelompok tertentu. Karena itu, MUI perlu berperan dalam menyiapkan kader-kader ekonomi umat, tidak hanya fokus pada kader fikih, tetapi juga sektor ekonomi,” tegasnya.
Sementara di bidang pendidikan, Menteri Nusron menekankan pentingnya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam, khususnya melalui penguatan di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Ia menilai keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu teknologi menjadi kunci kemajuan umat.
“Ilmu agama penting, tetapi harus diseimbangkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tambahnya.
Sejalan dengan tema kegiatan, ‘Sinergi Ulama dan Umara Menjaga NKRI dari NTB’, ia berharap kehadiran MUI dan berbagai organisasi Islam dapat menjadi bagian dari upaya sistematis dalam memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat bangsa.
“Semua bidang memiliki peran masing-masing. Mari kita lakukan bersama-sama, insyaallah pemerintah akan mengayomi. Arahan Presiden juga menekankan pembinaan, terutama pada ekonomi keumatan dan ekonomi kerakyatan,” tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut, pengukuhan ditandai dengan pembacaan surat keputusan oleh Dewan Pimpinan MUI NTB, Subhan Abdullah Acim, yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua Umum MUI Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital (Infokomdigi), Masduki Baidlowi. Pengurus yang dikukuhkan antara lain Ketua Umum MUI NTB, TGH Badrun, beserta jajaran.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi II Fauzan Khalid, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Rektor UIN Mataram Masnun Tahir, anggota MUI se-NTB, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley, beserta jajaran. (*)
