INDODAILY.CO, PALEMBANG – Aktivis Peduli Sumsel (APS) menggelar FGD dengan tema “Resolusi tambang ilegal yang ada di wilayah Sumatera Selatan”, Rabu (21/12/2022) di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang.
Dari pantauan indodaily.co, FGD tersebut juga dihadiri perwakilan KPK, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Perhubungan, DPRRI komisi VII, Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya Sumsel, dan praktisi Sumsel.
Ir Suparman Romans Selaku salah satu pengamat pada kegiatan tersebut sangat mengapresiasi Aliansi Peduli Sumsel (APS) yang telah berkontribusi mencari solusi permasalahan tambang dengan melakukan FGD ini.”Terkait isu tambang liar atau tambang ilegal dan beberapa istilah tambang rakyat, tambang ilegal, tambang tak berizin dengan FGD ini kita akan mendapatkan solusi,” ujarnya.
Menurut dia, sesuai amanat Undang-undang pasal 33 bahwa seluruh kekayaan bumi termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya semata mata dikelola oleh pemerintah membangun atau mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat atau bagi rakyat.
“Bicara tentang kesejahteraan tambang ini kalau memang betul betul tambang ini dikelola oleh rakyat ini wajib kita dukung tinggal masalah regulasi inilah yang perlu pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan,” tuturnya.
Suparman menambahkan bahwa regulasi yang diterapkan ini masih bisa selaras dengan usaha perekonomian masyarakat.
“Yang kita sayangkan, ini kan ada indikasi bahwa pihak-pihak tertentu korporasi para cukong mengatasnamakan rakyat dengan membuat label ini tambang rakyat tapi ternyata mereka yang ada didalam sana,” ucapnya
Pengertian difinisi dari rakyat, semua ini serba konfesional ada batas kemampuan untuk mengesplorasi misal, mengeduk batu bara, itu mereka memakai cangkul, pakai pelancong. Akan tetapi jika sudah dikelola, dieksploitasi dengan memakai alat berat, itu bukan lagi tambang rakyat melainkan sudah perusahaan.
“Jangan sampai modusnya menghindari pajak kepada negara untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, ini namanya memanipulasi dengan label rakyat, padahal yang bermain adalah perusahaan besar yang tidak kita inginkan tentu sebagai masyarakat kita masih peduli,” pungkasnya.(niken)
