JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menjadi bagian dari Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Dalam Satgas ini, Kementerian ATR/BPN berperan penting dalam mempercepat implementasi program dan mengurai berbagai hambatan (debottlenecking), khususnya terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Mengacu pada target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan sebanyak 668. Kami optimistis hingga akhir tahun jumlahnya bisa mencapai 700 RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Pembentukan Satgas P2SP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025, yang kemudian diperkuat melalui Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terbagi ke dalam tiga kelompok kerja (pokja) dengan fokus kerja masing-masing sesuai bidangnya.
Selain mempercepat penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan seluruh RDTR terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Menurut Menteri Nusron, digitalisasi melalui OSS penting untuk menciptakan kepastian berusaha serta meningkatkan iklim investasi nasional.
“Dari 668 RDTR yang telah rampung, belum semuanya terintegrasi dengan OSS. Ini menjadi pekerjaan rumah kami, dan insyaallah dalam dua bulan ke depan akan kami dorong agar seluruh RDTR segera terhubung ke sistem OSS,” tegas Nusron.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dalam mempercepat pelaksanaan PSN.
“Kita ingin semua program strategis berjalan selaras dan sinkron, sesuai arahan Presiden. Hasil pembahasan hari ini akan langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujar Airlangga.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuke Harniati, serta sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. (*)
