JAKARTA – Mengawali bulan terakhir tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk membahas percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan, Senin (1/12/2025).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa percepatan ini menjadi prioritas dan memerlukan langkah luar biasa agar target penyelesaian dapat tercapai.
“Untuk menyelesaikan masalah ini, ada dua kebijakan yang harus kita lakukan. Pertama, di akhir tahun tidak ada libur, kantor tetap buka. Sabtu–Ahad masuk selama bulan ini, termasuk saat Natal, layanan tetap berjalan. Kedua, kita berlakukan sistem first in, first out (FIFO), sehingga dokumen yang masuk lebih dulu harus diselesaikan lebih dulu,” tegas Menteri Nusron dalam rapim di Aula Prona, Jakarta.
Ia menjelaskan, pembukaan layanan di akhir pekan dan masa libur Natal dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
“Saat orang berkumpul dengan keluarga, bisa jadi ada yang membutuhkan layanan pertanahan. Dengan layanan yang tetap berjalan, backlog yang ada dapat kita selesaikan,” ujarnya.
Penerapan sistem FIFO memastikan tidak ada pengutamaan dokumen baru dan seluruh proses berjalan transparan sesuai waktu penerimaan berkas. Kebijakan ini juga bertujuan mencegah percepatan layanan tertentu tanpa menuntaskan tunggakan lama.
“Kita lihat nanti setelah kebijakan ini berjalan. Jika tunggakannya masih menumpuk, akan kita perpanjang,” tambahnya.
Dalam rapim tersebut, Menteri Nusron menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal untuk melakukan evaluasi berkala selama masa penerapan kebijakan khusus ini. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah kebijakan perlu diperpanjang atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Menteri Nusron berharap langkah ini dapat meningkatkan kecepatan, kepastian, dan transparansi layanan pertanahan. Ia menegaskan bahwa jajaran ATR/BPN siap bekerja ekstra, termasuk pada akhir pekan, demi memastikan hak masyarakat atas layanan pertanahan terpenuhi menjelang penutupan tahun.
Rapim akhir tahun ini dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Secara daring, hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia. (*)
