JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai landasan teknis penyusunan anggaran tahun 2027. Pembahasan ini dilakukan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi nasional serta dinamika geopolitik global, dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa efisiensi menjadi kunci utama dalam penyusunan anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
“Terkait pembahasan KRO dan RO, dalam kondisi ekonomi saat ini kita harus benar-benar efisien, namun tetap menghasilkan output yang besar bagi masyarakat sesuai tugas pelayanan kita. Kualitas layanan tidak boleh terganggu,” ujar Dalu saat membuka rapat pembahasan usulan KRO dan RO tahun 2027 secara daring, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026. Dalu mengimbau agar pembahasan difokuskan pada penyusunan perencanaan yang komprehensif, mencakup kerangka acuan kerja yang selaras dengan target kinerja dan implementasi di lapangan.
“Usulan yang diajukan tidak hanya harus kuat secara substansi, tetapi juga tertib dari sisi struktur, logika, dan pembiayaan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dalam penyusunan KRO dan RO, mulai dari ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target dan tahapan kegiatan, hingga kewajaran anggaran serta volume pekerjaan.
“Kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran perlu dikaji ulang. Pada akhirnya, seluruh proses harus menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel,” tambahnya.
Dalam rapat yang diikuti sekitar 100 pegawai perwakilan unit kerja pusat tersebut, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, melaporkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan sejumlah KRO dan RO sejak 2025 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.
“Melalui pembahasan ini, kami melihat adanya potensi perubahan terhadap struktur yang selama ini digunakan. Harapannya, perubahan tersebut dapat diterapkan dalam penganggaran 2027 secara lebih detail dan tanpa keraguan,” ujar Andi. (*)
