JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengevaluasi dan memperkuat penyelenggaraan layanan pertanahan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) diberbagai daerah.
Sebagai instansi vertikal, ATR/BPN telah aktif menghadirkan layanan pertanahan dalam konsep MPP. Inisiatif ini bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menegaskan, bahwa layanan pertanahan merupakan salah satu layanan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, sehingga keberadaannya di MPP menjadi sangat strategis.
“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP. Kita pastikan layanan di MPP ini semakin optimal pelaksanaannya, selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar Dalu saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (2/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan MPP yang dilakukan berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarinstansi dalam MPP, yang melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Keuangan maupun Dinas Pendapatan Daerah.
“Selain koordinasi, aspek kualitas pelayanan juga menjadi fokus. Hal-hal ini harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN berada, harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalu berharap webinar ini dapat menyamakan persepsi seluruh jajaran ATR/BPN terkait penyelenggaraan MPP. Ia juga mengingatkan seluruh satuan kerja untuk tetap responsif dalam memastikan kualitas layanan.
“Saya minta para Kepala Kantor, Kasi, Kasubbag TU, dan seluruh jajaran di Kantor Pertanahan memastikan penyelenggaraan MPP berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad mengungkapkan, bahwa saat ini terdapat 305 MPP yang tersebar diseluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah berpartisipasi di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan tingkat kehadiran tertinggi setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Kami terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan di MPP. Kehadiran MPP sendiri mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat,” ujar Yanuar.
Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN, Einstein Al Makarima. (*)
