PALEMBANG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi pendukung utama dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Dukungan tersebut diberikan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah, antara lain dengan penerbitan sejumlah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan kawasan pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, bahwa Kementerian ATR/BPN berperan sebagai pendukung utama seluruh kegiatan investasi, termasuk proyek pelabuhan tersebut.
“Kementerian ATR/BPN menjadi supporting utama bagi seluruh kegiatan investasi, termasuk proyek di sektor konektivitas seperti pelabuhan ini. Diharapkan, keberadaan pelabuhan yang terstandar dapat mendorong masuknya investasi,” ujar Nusron Wahid dalam acara Project Launching Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (9/4/2026).
Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang daftar PSN.
Sebelumnya, untuk mendukung proyek ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi pada 2025. Lahan tersebut kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah serta berita acara serah terima Sertipikat HPL untuk tanah mozaik 5 dan tanah mozaik 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Prosesi tersebut turut disaksikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Kepala Staf Kepresidenan Ahmad Qodari.
Adapun luas tanah mozaik 5 mencapai 810.577 meter persegi, sementara tanah mozaik 6 seluas 882.943 meter persegi.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid juga mengajak para kepala daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan, khususnya pendaftaran tanah. Hingga saat ini, capaian pendaftaran tanah di Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 53,6 persen.
“Kami meminta dukungan pemerintah daerah agar bersama-sama menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami juga mendorong jajaran untuk mempercepat pendaftaran tanah, sehingga investor lebih mudah dan yakin untuk masuk,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, bahwa pelabuhan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Ia menjelaskan bahwa proyek ini telah melalui berbagai tahapan, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga skema pemanfaatan lahan dan peluncuran proyek.
“Kegiatan hari ini merupakan milestone ke-11 dari total 15 milestone. Kami berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum 2029,” kata Dudy.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta dalam menyukseskan proyek tersebut.
Acara peluncuran ini turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sumatera Selatan.
Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan Rahmat beserta jajaran. (*)
