JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menunjukkan komitmennya dalam percepatan transformasi digital. Pada ajang Be Award yang digelar Kamis (20/11/2025) di Gedung Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta, ATR/BPN meraih penghargaan sebagai ‘Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Paling Masif’ untuk kategori Sektor Pemerintah Pusat dan BUMN.
Be Award merupakan bagian dari Digital Trust 360 Summit yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI).
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, menjelaskan bahwa penggunaan TTE menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi digital pemerintahan.
“Pemerintah melalui BSSN dan BSrE terus mendorong seluruh instansi menerapkan TTE karena perannya sangat vital. Kementerian ATR/BPN termasuk yang paling masif dalam penggunaan TTE,” ujarnya di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, TTE telah digunakan secara menyeluruh dalam berbagai proses bisnis Kementerian ATR/BPN, mulai dari persuratan, keuangan, hingga program unggulan sertipikat elektronik.
“Total penggunaan TTE sudah mencapai 81 juta. Semua level persuratan dari Eselon 1 sampai 3 menggunakan TTE,” jelas Dwi.
Selain Kementerian ATR/BPN, penghargaan Be Award juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kategori sektor pemerintah provinsi, universitas, dan BUMD, serta Pemerintah Kota Bandung untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dwi menambahkan bahwa TTE tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dan keamanan.
“Dengan TTE, saya bisa menandatangani dokumen dari mana saja secara real time. Keamanannya pun jauh lebih terjamin dibanding tanda tangan manual yang rentan dipalsukan,” tuturnya.
Untuk memastikan keamanan digital, Kementerian ATR/BPN menerapkan berbagai lapisan perlindungan, mulai dari multi-factor authentication (MFA) hingga audit keamanan berkala.
“Kami terus memperkuat sistem, data, dan jaringan demi mengantisipasi berbagai ancaman siber,” katanya.
Ke depan, ATR/BPN berkomitmen terus meningkatkan inovasi layanan digital pertanahan dan tata ruang.
“Transformasi digital itu perjalanan panjang. Masyarakat menuntut layanan cepat dan mudah. Melalui aplikasi seperti Sentuh Tanahku, masyarakat bisa melihat biaya layanan pertanahan, melakukan swaplotting, dan banyak lagi,” pungkas Dwi Budi Martono. (*)
