JAKARTA – Menjelang akhir tahun 2025, pelaksanaan Konsolidasi Tanah di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) memasuki tahap final.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian program tersebut sebagai bagian dari upaya penataan ruang, penanganan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas permukiman dan nilai tanah masyarakat.
Plt. Direktur Jenderal PTPP, Embun Sari menjelaskan, bahwa sejumlah tahapan telah menunjukkan kemajuan signifikan.
“Mulai dari desain penataan (B04), persetujuan masyarakat terhadap desain (B06), hingga kesepakatan rencana aksi bersama warga (B09) sudah tuntas. Saat ini, kami sedang menyelesaikan finalisasi dokumen yang akan masuk tahap sertipikasi (B12). Insyaallah semuanya dapat selesai 100%,” terangnya dalam sesi pengarahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Pada tahun 2025, Ditjen PTPP telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan total 2.833 bidang tanah, dengan realisasi fisik mencapai 81%.
Lebih lanjut, Embun Sari menargetkan seluruh paket prioritas Konsolidasi Tanah dapat dituntaskan melalui kolaborasi erat antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, Kantor Pertanahan, dan pemerintah daerah. Program ini tidak hanya berfokus pada penataan struktur ruang, tetapi juga mengintegrasikan penataan kembali lingkungan permukiman agar lebih tertib, legal, dan layak huni.
Akselerasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah turut diperkuat melalui pemanfaatan basis data serta monitoring berbasis dashboard, sehingga progres di setiap lokasi dapat dipantau secara real time. Embun Sari menekankan pentingnya pelaporan digital secara disiplin agar koordinasi antarunit berjalan optimal dan hambatan di lapangan dapat segera diatasi.
Dalam sesi tersebut, Embun Sari juga melaporkan serapan anggaran Ditjen PTPP yang menunjukkan tren positif.
“Realisasi anggaran pusat saat ini sudah 93,96%, sementara untuk daerah mencapai 88%,” ungkapnya dihadapan 471 peserta Rakernas yang hadir dari seluruh Indonesia.
Rakernas ATR/BPN berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Desember 2025, dengan rangkaian agenda yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Peserta rakernas antara lain Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kanwil BPN Provinsi, serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan.
Sesi pengarahan umum dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, dengan menghadirkan narasumber lain yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Agustyarsyah. (*)
