INDODAILY.CO, OKI – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka meninjau standar pelayanan minimum (SPM) Jalan Tol Kayuagung–Palembang.
Dari kunjungan itu, ditemukan banyak ketidaksesuaian terhadap standar minimal yang menjadi kewajiban operator.
“Kita mendengar keluhan masyarakat terhadap Jalan Tol Kayuagung–Palembang. Setelah dilewati langsung, apa yang dirasakan masyarakat itu semuanya nyata,” terang Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, di Kayuagung, Kamis (3/7/2025).
Karena itu, sambung dia, terdapat kesalahan dalam perencanaan awal, terutama terkait pembangunan jalan tol di atas tanah rawa.
“Bisa jadi aspek konstruksi jalan diatas rawa itu mungkin tidak dipenuhi. Maka dilihat sekarang jalan itu begitu bergelombang dan rusak parah,” terangnya.
Pemenuhan SPM, menurut Roberth, merupakan hal yang tidak bisa ditawar karena menyangkut hak pengguna jalan dan kewajiban penyelenggara.
“Kebijakan SPM ini tidak boleh dikompromikan, karena ini adalah hak pengguna yang sudah membayar tarif tol, dan disisi lain adalah kewajiban BPJT untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan oleh regulator,” ujar dia.
Desak Exit Tol Jejawi Segera Operasional
Komisi V DPR RI juga menyoroti operasional Exit Tol Jejawi yang sampai saat ini belum dibuka.
“Padahal sudah selesai sejak 2021 lalu dan berbarengan dengan tol ini dibuka. Mengapa ini belum bisa dibuka padahal tol ini sudah lama diresmikan?” tanya anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.
Adian juga meminta Exit Tol Jejawi dibuka dan perbaikan sepanjang 42 KM harus bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun.
“Kalau diselesaikan dalam waktu dua tahun, itu perbaikan menggunakan cangkul atau alat berat?. Sudah banyak teknologinya agar perbaikan cepat selesai,” imbuhnya.
Sementara itu, Ishak Mekki selaku anggota Komisi V DPR RI lainnya mengatakan, dirinya tahu persis proses pembangunan jalan tol ini.
“Awalnya, tol ini rencananya adalah jalur alternatif yang menghubungkan Kayuagung–Palembang. Lalu ada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang diambil alih oleh BUMN,” jelas mantan Bupati OKI itu.
Konstruksi tol yang berada diatas rawa, tambah Ishak, memang menjadi tantangan.
“Metode Vacuum Consolidation Method (VCM) yang digunakan untuk mengatasi masalah tanah lunak dan mempercepat proses konstruksi ternyata tidak efektif di ruas jalan tol ini,” jelas Ishak.
Untuk itu, tambahnya, pihak pengelola harus melakukan rekonstruksi jalan tol sepanjang 42 KM tersebut.
Usul Fly Over Celikah
Sementara itu, Bupati OKI H. Muchendi mengusulkan pembangunan fly over atau underpass di pintu Tol Kayuagung simpang Celikah yang kondisinya saat ini juga mengkhawatirkan.
“Pintu tol itu bertemu langsung dengan jalan kabupaten dan Jalan Lintas Timur Sumatera tanpa ada pembatas. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna, kami mengusulkan dibangun fly over atau underpass di simpang Celikah,” jelas Muchendi.
Muchendi juga menyampaikan keluhan masyarakat terhadap kondisi Exit Tol Celikah yang gelap gulita di malam hari dan banyaknya kendaraan besar yang parkir sembarangan di pinggir jalan.
“Kami sudah panggil pihak pengelola, tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut,” terang Muchendi.
Pada kesempatan itu, Muchendi juga meminta pihak Hutama Karya untuk menjamin pembangunan Exit Tol Mesuji di Mataram Jaya.
“Pemda sudah menganggarkan dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Kami minta pihak HK menjamin pembangunan Exit Tol Mesuji,” tutupnya. (Ag)
