KUA dan PPAS APBD OKI 2026 Senilai Rp 2,4 Triliun Disepakati, Fokus pada Infrastruktur Dasar

INDODAILY.CO, OKI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sepakat menetapkan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026 sebesar Rp 2,4 triliun.

Penandatanganan dokumen rancangan KUA dan PPAS dilakukan oleh Ketua DPRD OKI Farid Hadi Sasongko, Wakil Ketua I Febri Wardana, Wakil Ketua II Nanda SH, Wakil Ketua III Bambang Irawan, serta Bupati OKI H. Muchendi yang didampingi Wakil Bupati Supriyanto.

Wakil Ketua II DPRD OKI Nanda SH menjelaskan bahwa dalam rancangan KUA-PPAS 2026 telah disepakati sejumlah program prioritas yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kebijakan umum ini sangat penting. Dengan kesepakatan rancangan KUA dan PPAS 2026, telah ditetapkan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Nanda menegaskan, melalui penandatanganan MoU tersebut, sektor infrastruktur dasar menjadi salah satu fokus utama yang akan direalisasikan pada tahun mendatang. Setelah tahap ini, pembahasan akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh masing-masing OPD bersama komisi-komisi DPRD.

“Semoga pembahasan berjalan lancar hingga tahap pengesahan APBD 2026,” tambahnya.

Bupati OKI, H. Muchendi, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD OKI yang telah menyetujui rancangan KUA dan PPAS 2026. Ia menegaskan bahwa KUA-PPAS merupakan kebijakan strategis dalam penyusunan RAPBD 2026.

“Kita harus mengawal bersama agar apa yang sudah disepakati dapat berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Muchendi juga memaparkan arah kebijakan umum APBD 2026, yang diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan diantaranya peningkatan infrastruktur untuk konektivitas ekonomi, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi pertanian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan guna membangun SDM unggul, serta digitalisasi pelayanan publik. (Ag)

Pos terkait