INDODAILY.CO, PALEMBANG — Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang menghadiri kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Negara yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Senin (9/3), bertempat di Ballroom Airish Hotel Palembang.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Nomor KWH.6-IP.02.01-171 tanggal 20 Februari 2026 tentang Undangan Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Negara dengan tema **“Birokrasi Berbasis HAM: Mendorong Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel.”**
Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars KemenHAM, pembukaan acara, serta sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan, Hendry Marulita. Dalam sambutannya disampaikan pentingnya penguatan nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan tugas aparatur negara guna mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Selanjutnya kegiatan diisi dengan paparan materi dari narasumber, yaitu perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan. Materi yang disampaikan menyoroti implementasi prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pentingnya birokrasi yang transparan, responsif, dan akuntabel.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator Neza Purnama. Para peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi serta menyampaikan berbagai pertanyaan terkait penerapan prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas di instansi masing-masing.
Partisipasi Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur pemasyarakatan terhadap prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan akuntabel kepada masyarakat maupun warga binaan.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh aparatur negara, termasuk jajaran pemasyarakatan, semakin memahami pentingnya penerapan nilai-nilai HAM dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi guna mendukung terciptanya birokrasi yang berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas.
