INDODAILY.CO, PALEMBANG — Bertempat di aula Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang mengikuti pelantikan pengambilan sumpah jabatan serta serah terima jabatan pimpinan tinggi pratama, pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual melalui zoom meeting, Jumat (05/04).
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 18 Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dilantik dan diambil sumpahnya oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, secara langsung pada Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI
Pada pelantikan ini mengubah pimpinan di Lingkungan Kemenkumham yaitu Reynhard Silitonga dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan menjadi Inspektur Jenderal Kemenkumham menggantikan Razilu yang dilantik menjadi Kepala BPSDM Kemenkumham. Sedang Iwan Kurniawan dilantik menjadi Assesor SDM Ahli Utama. Tak hanya itu, Pelantikan ini juga mengubah pimpinan tinggi pratama pada sejumlah Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia.
Dalam sambutannya, Yasonna mengutip prinsip hidup menurut Stephen Covey dalam buku “The 8th Habit”, yaitu “to live, to learn, to love, dan to leave a legacy”, seraya mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk melakukan terobosan dan pembaharuan dalam melaksanakan tugas demi meninggalkan legacy yang baik pada organisasi.
Sebagai penutup, Menteri Hukum dan HAM RI mengucapkan selamat mengemban amanah baru kepada pejabat yang telah dilantik. Amanah baru yang diemban harus memiliki tanggung jawab yang tepat serta semakin cepat dan tanggap dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jabatan yang telah diemban tentu memiliki peran yg sangat penting dan berharap dapat menjembatani program kementerian serta harus mampu menjadi leader bagi instansi yang dipimpin nantinya,” ungkapnya.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Ike Rahmawati menegaskan bahwa akan membangun sinergi, kolaborasi dan mendukung program pimti yang baru untuk kemajuan organisasi.
“Mengingat Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang telah meraih predikat WBK sehingga menjadi salah satu barometer pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham di level nasional,” pungkas Ike.
