INDODAILY.CO, PALEMBANG — Lapas Perempuan Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel mengikuti Rapat Presentasi Proposal Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IPM Serta Indeks Integritas Organisasi, Selasa (07/03/2023).
Bertempat di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, kegiatan ini diikuti oleh Kaur Kepegawaian dan Keuangan, Zulfika Utami dan Staff KPLP, Anneke Wulandari.
Kegiatan rapat ini dibuka dengan kata sambutan oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel, Karyadi. Selanjutnya, materi disampaikan oleh Ketua Program Pascasarja Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Marsudi Utoyo.
Marsudi menjelaskan adapun maksud diadakannya kegiatan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan target kinerja Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan target kinerja.
“Saya berharap kegiatan hari ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi Lapas Perempuan Palembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat memperoleh hasil survei IPK dan IKM dengan hasil yang memuaskan, mengingat hasil survei IPK dan IKM merupakan salah satu tolak ukur untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ujar Ike Rahmawati, Kepala Lapas Perempuan Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel.
Di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya memberikan apresiasi kepada Lapas Perempuan Palembang yang terus mengikuti setiap kegiatan yang ada. Semoga Lapas Perempuan Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel dapat terus memberikan kinerja yang terbaik.
