INDODAILY.CO, PALEMBANG — Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang mengikuti Sosialisasi dan Pendampingan Pemutakhiran Data ASN bersama Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kota Palembang yang digelar di Aula Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Selatan. Sementara itu, UPT Pemasyarakatan di luar Kota Palembang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting. (31/11)
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kakanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, Erwedi Supriyatno ini dihadiri oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Desi Andriani,bersama ka UPT Pemasyarakatan sekota Palembang dan petugas kepegawaian dari masing-masing satuan kerja termasuk dua staf kepegawaian perwakilan Lapas Perempuan Palembang yakni Septi Marni dan Hermuetia sebagai peserta pendamping kegiatan.
Kegiatan ini menghadirkan tim dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi, dan Ketatalaksanaan yang memberikan materi terkait penguatan layanan administrasi ASN, termasuk tata cara pemutakhiran data pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, hingga mekanisme pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi. Sosialisasi ini bertujuan memastikan seluruh data ASN di lingkungan Kemenkumham tersinkronisasi dan akurat melalui sistem informasi kepegawaian nasional.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Desi Andriani, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi digital kepegawaian di lingkungan Pemasyarakatan. “Melalui kegiatan ini, kami dapat memastikan seluruh data ASN di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang diperbarui secara akurat dan sesuai ketentuan nasional. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data,” ujar Desi.
Ia juga menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan melakukan verifikasi data internal serta memastikan kelengkapan dokumen ASN di lingkungan Lapas Perempuan Palembang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan pengelolaan layanan administrasi ASN sebagaimana diamanatkan oleh Biro SDM Aparatur, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Kemenkumham, yang menekankan pentingnya sistem administrasi kepegawaian terintegrasi untuk mendukung reformasi birokrasi di seluruh jajaran.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan data ASN semakin tertata, akurat, dan mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi menuju aparatur yang profesional dan berintegritas.
