JAKARTA – Memasuki awal tahun 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya perubahan dan peningkatan pelayanan pertanahan serta tata ruang kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan karakter utama proses bisnis Kementerian ATR/BPN yang berorientasi pada pelayanan publik.
Peningkatan pelayanan tersebut tidak hanya mencakup perbaikan alur layanan, tetapi juga evaluasi secara berkala agar kualitas pelayanan semakin terukur dan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat.
“Memasuki resolusi tahun 2026, kita berkomitmen bersama membangun visi pelayanan. Harus ada perubahan yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Tahun ini, pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapannya, setiap tiga bulan tidak ada lagi dokumen yang menumpuk,” tegas Menteri Nusron saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).
Menurut Menteri Nusron, peningkatan kualitas layanan pertanahan menjadi hal krusial karena masyarakat sebagai pengguna layanan harus memperoleh kepastian, tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian.
“Misalnya, jika dalam tujuh hari berkas dinyatakan comply (memenuhi syarat), maka harus jelas prosesnya sudah sampai di mana. Jika sudah 14 hari, juga harus bisa dipastikan progresnya. Kita bangun komitmen itu,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengevaluasi progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di kantor-kantor pertanahan yang berada di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Upaya percepatan penyelesaian berkas ini telah dilaksanakan secara masif oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.
“Kita sudah menetapkan guideline penyelesaian berkas. Seluruh berkas yang masuk pada kuartal I 2025 harus selesai pada akhir bulan ini. Berkas yang masuk kuartal II 2025 harus selesai pada minggu pertama dan kedua Februari 2026, dan seterusnya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta memaparkan progres pelayanan masing-masing serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Diskusi ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pertanahan di setiap wilayah secara lebih komprehensif.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
