BOGOR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu. Prinsip tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong penyelesaian berkas layanan pertanahan yang saat ini terus dioptimalkan Kementerian ATR/BPN.
“Kantor kita ini berorientasi pada pelayanan. Kata kuncinya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan itu tercapai ketika ada kepastian kapan layanan selesai dan prosesnya bisa dilacak, berkas sudah sampai di mana dan berada di tangan siapa,” ujar Menteri Nusron saat memimpin rapat Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (6/1/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron yang didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, juga membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun lalu. Ia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi pelayanan yang profesional dan akuntabel.
“SOP itu penting, bukan hanya sebagai pengamanan diri, tetapi juga untuk menjaga kepuasan pelanggan. Kita ingin melayani masyarakat secara prudent, patuh pada aturan, namun tetap cepat agar para pemohon merasa puas,” jelasnya.
Rapat tersebut diikuti oleh para Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) beserta jajaran, antara lain Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, dan Kantah Kota Sukabumi. Para peserta diminta memaparkan berbagai permasalahan di masing-masing satuan kerja, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pertanahan.
Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten, agar pelayanan pertanahan dapat berjalan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Khusus di Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, SDM kita harus diperkuat. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin, prudent, namun tetap berani. Berani tanpa kehati-hatian itu berbahaya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran. (*)
