PALANGKA RAYA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya membangun sistem meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menilai, pengelolaan SDM selama ini belum sepenuhnya berbasis kebijakan yang jelas serta belum terukur.
“Saya mengedepankan sistem meritokrasi dengan roda organisasi yang terus bergerak. Semua harus diukur dengan objektivitas kinerja dan jalur karier yang jelas,” tegas Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (10/12/2025) malam.
Ia menjelaskan, penerapan meritokrasi penting untuk memberikan kepastian karier bagi seluruh pegawai ATR/BPN, sehingga mendorong mereka memiliki mimpi, target, dan motivasi untuk meningkatkan kompetensi.
“Pelayanan publik akan baik jika sistem di kantornya mampu menjamin masa depan pegawainya. Dengan begitu, Bapak dan Ibu sekalian memiliki mimpi, target, dan tahu ke mana arah kariernya,” ujarnya di Aula Kanwil BPN Provinsi Kalteng.
Dalam kegiatan yang dimoderatori Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, Menteri Nusron juga menyampaikan harapannya agar sistem meritokrasi dapat menciptakan iklim kerja yang sehat, adil, profesional, serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Sepanjang 2025, layanan pertanahan di Kalteng mencatat 76.562 berkas yang ditangani. Berdasarkan laporan Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalteng Fitriyani Hasibuan, rata-rata pelayanan mencapai 6.380 berkas per bulan yang tersebar di 15 satuan kerja, dengan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp32,6 miliar.
Fitriyani menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalteng.
“Dengan semangat profesionalisme dan penguatan sistem kerja yang semakin tertata, kami optimistis seluruh target dapat tercapai pada akhir 2025,” pungkasnya. (*)
