INDODAILY.CO, JAKARTA —- Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Kompleks Parlemen pada November 2026 lalu menyulut bara di ruang publik. Di balik kemegahan Gedung DPR RI dan jas rapi para wakil rakyat, terungkap kenyataan bahwa tidak sedikit legislator periode 2024–2029 yang melenggang ke kursi kekuasaan bermodalkan ijazah Paket C, jalur pendidikan kesetaraan setingkat SMA.
Gelombang kekecewaan pun meledak. Petisi daring yang menuntut transparansi dan audit terbuka atas ijazah seluruh anggota dewan seketika meraup puluhan ribu tanda tangan. Namun, polemik ini sesungguhnya jauh melampaui urusan legalitas selembar kertas. Ia adalah cermin retak dari ketimpangan intelektual dan krisis komunikasi politik di jantung demokrasi kita.
Ketimpangan Data di Balik Palu Legislasi
Secara normatif, tidak ada hukum yang dilanggar. Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang hanya mematok syarat minimal lulus SMA atau sederajat bagi calon anggota legislatif.
Namun, potret yang tersaji dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Desember 2025 sungguh mencengangkan: dari 580 anggota DPR RI, lulusan SMA/sederajat justru mendominasi sebagai fraksi pendidikan terbesar dengan 191 orang, sekitar sepertiga parlemen. Angka ini melampaui jumlah lulusan S2 (168 orang), S1 (146 orang), S3 (74 orang), dan D3 (1 orang).
Lebih memprihatinkan lagi, publikasi _Statistik Politik 2024_ dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 211 legislator (36,38%) tidak mencantumkan riwayat pendidikannya secara terbuka.
Fakta di Senayan ini berbenturan keras dengan realitas masyarakat yang mereka atur. Merujuk data Susenas 2025 dari BPS, meski secara persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan perguruan tinggi baru mencapai 11%, secara absolut jumlahnya menyentuh 16,42 juta pekerja bergelar Diploma hingga S3 per Agustus 2026. Jutaan sarjana, magister, dan doktor inilah yang menjadi tulang punggung sektor strategis bangsa, mulai dari akademisi, dokter, hakim, hingga teknokrat.
Ironisnya, negara menciptakan standar ganda yang melukai logika. Untuk menjadi tenaga ahli anggota DPR saja, pelamar wajib bergelar minimal S2 dengan IPK 3,00. Sementara itu, sang anggota dewan yang menjadi “majikan” dan pemegang palu keputusan cukup berbekal pendidikan setara SMA.
Asimetri Epistemik dan Krisis Legitimasi
Dalam kacamata filsafat komunikasi, fenomena ini menyingkap cacat bawaan dalam proses legislasi kita. Filsuf Jerman Jürgen Habermas, melalui teori Tindakan Komunikatif, menegaskan bahwa sebuah undang-undang hanya memiliki legitimasi moral apabila lahir dari diskursus rasional di ruang publik yang setara secara intelektual. Pembuatan hukum adalah pertarungan argumen berbasis riset mendalam dan ketajaman analisis konsekuensi.
Ketika sepertiga pembuat kebijakan hanya memiliki bekal pendidikan menengah, sementara mereka harus merumuskan undang-undang tentang kecerdasan buatan, arsitektur fiskal, hingga kitab hukum pidana yang kompleks, terjadilah asimetri epistemik. Komunikasi antara negara dan warga terdidik mengalami kemacetan makna. Masyarakat sipil, kampus, dan pakar berbicara dengan bahasa konseptual dan metodologis, tetapi pesan itu membentur tembok pragmatis di ruang rapat dewan. Rapat dengar pendapat kerap tereduksi menjadi sekadar ritual formalitas prosedural untuk menggugurkan kewajiban, alih-alih ruang dialektika mencari kebenaran.
Situasi ini sekaligus memvalidasi tesis Michel Foucault mengenai relasi kuasa dan pengetahuan. Dalam demokrasi elektoral kita yang mahal, kuasa politik telah terpisah jauh dari otoritas pengetahuan. Modal finansial, popularitas instan, dan privilese dinasti sanggup mengantarkan siapa pun ke kursi kekuasaan untuk mengatur kelompok masyarakat yang memiliki otoritas keilmuan jauh lebih tinggi. Ditambah lagi, tertutupnya data pendidikan 211 legislator dalam catatan BPS merupakan bentuk komunikasi yang terdistorsi secara sistematis, sebuah sikap yang secara perlahan menggerogoti kepercayaan publik.
Alarm Nalar Sehat Publik
Demokrasi memang menjamin kesetaraan hak politik setiap warga negara tanpa memandang kasta akademik. Banyak pemimpin besar lahir dari kerasnya universitas kehidupan, bukan menara gading kampus. Namun, tugas utama parlemen adalah legislasi, sebuah kerja teknis-intelektual yang menentukan nasib 280 juta jiwa.
Kemarahan publik hari ini bukanlah bentuk arogansi kaum bergelar terhadap lulusan Paket C. Ini adalah alarm darurat dari nalar sehat warga negara. Rakyat yang berpendidikan S1, S2, dan S3 tidak sedang menuntut hak istimewa; mereka hanya meminta agar masa depan republik ini tidak dipertaruhkan di tangan para pengambil keputusan yang bahkan belum selesai berdialog dengan ilmu pengetahuan dasar.
