INDODAILY.CO, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menargetkan sebanyak 1.000 usaha mikro dan kecil (UMK) mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal. Program ini merupakan hasil kerja sama Pemkab OKI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI sebagai upaya meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas akses pasar.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab OKI dan BPJPH RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki mengatakan, fasilitasi sertifikasi halal merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk mendorong pelaku UMK naik kelas. Dukungan tersebut diperlukan agar usaha kecil mampu memenuhi standar produk dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Dari total 1.000 UMK yang menjadi sasaran program, sebanyak 500 UMK ditargetkan memperoleh fasilitasi pada tahap awal dan diharapkan dapat direalisasikan tahun ini.
“Kami ingin mempercepat program halal dari tingkat bawah, terutama segmen usaha mikro dan kecil. Masyarakat perlu kita fasilitasi agar mendapatkan sertifikat halal sehingga menjadi daya ungkit bagi usaha mereka untuk naik kelas,” ujar Muchendi.
Ia menjelaskan, pembiayaan sertifikasi halal bagi 1.000 UMK tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fasilitasi pembiayaan akan melibatkan sejumlah lembaga KUD di Kabupaten OKI.
Selain itu, Pemkab OKI juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi membantu pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK, khususnya usaha yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurut Muchendi, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut merupakan wujud solidaritas dan kepedulian bersama dalam mendukung penguatan ekonomi daerah.
“Kami telah menugaskan Dinas UMKM dan perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses ini. Kami berharap BPJPH dapat bersama-sama membantu mewujudkan target awal 500 UMK pada tahun ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengapresiasi komitmen Pemkab OKI yang memberikan perhatian terhadap pengembangan UMK melalui fasilitasi sertifikasi halal.
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem halal sekaligus membantu pelaku usaha kecil meningkatkan daya saing produknya.
Ia menegaskan, halal kini tidak lagi sekadar berkaitan dengan identitas keagamaan, tetapi telah menjadi bagian dari kebutuhan pasar global. Sertifikasi halal memberikan jaminan dan kepastian kepada konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk, baik di pasar domestik maupun internasional.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap pentingnya produk halal. Halal bukan hanya identitas keagamaan, tetapi sudah menjadi kebutuhan pasar dunia. Apa yang dilakukan Pemkab OKI ini patut menjadi contoh dan diikuti pemerintah daerah lainnya,” ujar Ahmad Haikal.
Ia berharap penandatanganan kesepakatan tersebut tidak berhenti pada seremoni, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah konkret dalam mempermudah pelaku UMK memperoleh sertifikat halal.
“Ini merupakan satu langkah kepedulian kepada UMK. Dengan fasilitasi seperti ini, pelaku usaha akan semakin mudah memenuhi standar halal, meningkatkan kualitas produknya, dan memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas,” katanya.
Ahmad Haikal menambahkan, dukungan pemerintah daerah melalui pendampingan, pembiayaan, dan edukasi sangat penting untuk membantu pelaku UMK memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (*)
