INDODAILY.CO, PALEMBANG — Pemerintah terus mengintensifkan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai daerah.
Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk Capaian Kinerja Tahun 2025 yang diselenggarakan di wilayah Sumatera Selatan, dipimpin langsung oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian PANRB dalam memastikan bahwa setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, mampu menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Staf Ahli Menteri menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sebatas program administratif, tetapi merupakan perubahan paradigma kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan dipercaya masyarakat. Tahun 2025 harus menjadi momentum bagi kita semua untuk menunjukkan kinerja yang nyata dan berdampak,” tegasnya.
Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah, perwakilan unit pelaksana teknis, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Turut hadir pula Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama, yang menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh implementasi reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan.
Kehadiran Kalapas tersebut menegaskan bahwa semangat reformasi birokrasi juga menjadi prioritas di jajaran Lembaga Pemasyarakatan, khususnya dalam hal peningkatan pelayanan, penguatan integritas, dan pembinaan warga binaan.
Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam forum ini, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas ASN, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), hingga upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.
Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya dilihat dari sisi internal kelembagaan, tetapi juga dari hasil yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Staf Ahli Menteri juga menegaskan bahwa capaian kinerja 2025 harus terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan adanya peningkatan indeks kepuasan masyarakat, efektivitas pelayanan publik, serta terbangunnya birokrasi yang responsif, adaptif, dan profesional.
Selain itu, penguatan reformasi birokrasi diharapkan mampu mempercepat terciptanya ekosistem kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan birokrasi yang bersih dan profesional, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat, sekaligus mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah.
Kegiatan di Sumatera Selatan ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan komitmen bersama, diharapkan implementasi reformasi birokrasi dapat berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Pada penutupan kegiatan, Staf Ahli Menteri menegaskan bahwa seluruh jajaran aparatur di Sumatera Selatan harus terus meningkatkan kinerja dengan penuh dedikasi dan integritas.
“Reformasi birokrasi adalah jalan panjang yang membutuhkan konsistensi. Mari bersama-sama kita wujudkan birokrasi yang benar-benar melayani,” tandasnya.
