PURWAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa santri dan kiai memiliki peran besar dalam perjuangan merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Nusron dalam orasi kebangsaan pada peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Purwakarta, Sabtu (25/10/2025) malam. Acara tersebut dihadiri para kiai, santri, dan tokoh masyarakat setempat.
“Penetapan Hari Santri memiliki makna mendalam. Pertama, pengakuan terhadap kontribusi dan peran santri serta kiai dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak akan ada Hari Pahlawan Nasional jika tidak ada Hari Santri, karena peristiwa 10 November 1945 tidak bisa dilepaskan dari peristiwa 22 Oktober 1945,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Peristiwa 22 Oktober 1945, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, merupakan momentum bersejarah ketika KH. Hasyim Asy’ari menyerukan Resolusi Jihad dan menggerakkan para santri untuk berangkat ke Surabaya melawan penjajahan. Semangat jihad santri inilah yang menjadi pemicu perlawanan nasional hingga Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya.
“Santri tidak hanya harus cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Santri bukan hanya pemimpin di pesantren, tetapi juga harus siap menjadi pemimpin nasional,” tegas Nusron.
Di akhir orasinya, Menteri Nusron mengajak seluruh santri di Indonesia untuk terus meneladani semangat keilmuan dan kebangsaan para kiai pendahulu.
“Semoga para santri ke depan semakin berkontribusi bagi bangsa dan negara. Santri tidak boleh diremehkan, karena siapa yang menghina santri, sama saja menghina bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Turut hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) H. Dudung Abdurachman, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, dan Ketua PCNU KH. Ahmad Anwar Nasihin. Mendampingi Menteri Nusron, hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar beserta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan. (*)
