JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan progres capaian kinerja hingga triwulan III dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025).
Salah satu capaian yang disorot adalah penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan yang hingga November 2025 telah mencapai 99,45%.
“Untuk penanganan sengketa, perkara, dan konflik pertanahan, dari target 2.002 kasus telah terselesaikan 1.991 kasus atau 99,45%, dengan proyeksi mencapai 100%,” ujar Menteri Nusron dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.
Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan perkembangan beberapa program strategis yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. Program akses reforma agraria tercatat telah memberdayakan 8.900 kepala keluarga (KK), atau 93,27% dari total target 9.542 KK. Sementara itu, untuk program pendaftaran tanah ulayat, realisasi telah melampaui target, dari target 15 bidang, telah terdaftar 17 bidang atau 113,33%.
“Kami berharap dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan di tahun 2025 dengan baik dan penuh komitmen, serta terus mendapat dukungan dan pendampingan dari para Pimpinan dan anggota Komisi II yang terhormat,” kata Menteri Nusron mengakhiri laporannya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin yang memimpin jalannya rapat, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung program kerja kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN.
“Komisi II DPR RI senantiasa berkomitmen mendukung penuh apa yang hendak dikerjakan para mitra kerja kita, termasuk dukungan atas kebutuhan anggaran,” tegasnya.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Rapat juga diikuti secara daring oleh satuan kerja daerah Kementerian ATR/BPN, baik Kantor Wilayah BPN maupun Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. (*)
