Rutan Kelas I Palembang Dampingi Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025

INDODAILY.CO, PALEMBANG – Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Senin (09/02/2026) pukul 15.00 WIB hingga selesai, bertempat di Rutan Kelas I Palembang.

Kegiatan pemeriksaan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Palembang, Muhammad Rolan, bersama pejabat struktural, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Tim Keuangan Rutan Kelas I Palembang untuk mendampingi jalannya pemeriksaan.

Penetapan Rutan Kelas I Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terpilih menjadi sampel pemeriksaan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan dilakukan guna memperoleh gambaran yang komprehensif terkait kepatuhan, ketertiban, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut, jajaran Rutan Kelas I Palembang memberikan dukungan penuh dengan menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan, serta memberikan klarifikasi secara terbuka dan kooperatif kepada Tim Pemeriksa BPK RI. Proses pemeriksaan berlangsung tertib dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Kepala Rutan Kelas I Palembang, Muhammad Rolan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Sebagai satuan kerja yang dipercaya menjadi sampel pemeriksaan, kami siap memberikan dukungan maksimal serta memastikan seluruh pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Muhammad Rolan.

Melalui kegiatan pemeriksaan ini, Rutan Kelas I Palembang kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pos terkait