JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, Senin (26/1/2026). Kegiatan yang digelar secara luring dan daring tersebut dipusatkan di Aula Reforma Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.
Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya disiplin dalam perencanaan anggaran serta kesiapan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran.
“DIPA adalah alat eksekusi kebijakan pimpinan dan Menteri, bukan sekadar untuk dibelanjakan setiap hari atau bulan. Seluruh anggaran harus sejalan dengan agenda prioritas nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan yang membuka Rakerda secara daring dari Jakarta.
Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan tiga elemen utama dalam pengelolaan anggaran, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara. Ketiganya harus memiliki pemahaman yang sama serta memastikan setiap belanja negara memiliki output dan manfaat yang jelas.
“Tiga elemen jabatan ini harus satu pandangan. Jangan hanya percaya, tetapi harus memahami produk dan output yang dihasilkan,” tegasnya.
Terkait penyerapan anggaran, Sekjen ATR/BPN mengarahkan agar penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat diselesaikan pada Januari. Menurutnya, penyerapan anggaran harus direncanakan secara bulanan, dilaksanakan tepat waktu, serta tetap memperhatikan kualitas kegiatan.
“Penyerapan anggaran tidak boleh semata-mata untuk menghabiskan dana, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Dalu Agung Darmawan mendorong para Kepala Kantor di setiap satuan kerja untuk berani mengambil keputusan, memperkuat eksekusi program, serta melakukan mitigasi risiko sejak awal.
“Kita diberi kewenangan sebagai KPA, sehingga harus mampu dan berani mengambil langkah, patuh aturan, serta menghasilkan output yang berkualitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, melaporkan bahwa Rakerda tahun ini mengusung tema ‘Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 sebagai Bagian dari Instrumen Pengendalian Mutu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Kinerja Anggaran’.
Rakerda tersebut diikuti seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, baik secara luring maupun daring.
Turut hadir secara luring Direktur Jenderal Penataan Agraria sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
