JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pembekalan product knowledge dan hospitality bagi petugas loket guna meningkatkan kualitas layanan pertanahan.
Upaya tersebut, menurutnya, perlu dibarengi dengan sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office di Kantor Pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Perlu dilakukan assessment ulang terhadap petugas loket di seluruh Kantor Pertanahan besar. Nantinya, mereka akan dibekali pembinaan khusus terkait product knowledge atau pengetahuan layanan, serta hospitality. Kombinasi keduanya sangat penting,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).
Menteri Nusron menjelaskan, keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung dengan sikap hospitality yang baik akan membuat pelayanan pertanahan tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada masyarakat. Ia mencontohkan, ketidaksinkronan pemahaman dapat menyebabkan masyarakat harus bolak-balik melengkapi persyaratan yang berbeda.
“Misalnya hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, lalu berganti lagi. Ini tentu tidak komprehensif dan membingungkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembinaan tersebut menjadi penting karena dalam beberapa kunjungan pembinaan ke daerah masih ditemukan kendala pelayanan antara petugas loket dan back office. Ke depan, petugas loket dan front office akan mendapatkan pembinaan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
“Petugas loket ini sangat penting karena merekalah front end pelayanan kita kepada masyarakat,” tegas Menteri Nusron.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, menekankan perlunya penguatan komunikasi dan koordinasi dari Kepala Kantor Pertanahan kepada seluruh petugas pelayanan.
“Kepala Kantor harus menyinkronkan tugas antara petugas loket, manajer loket, dan back office. Jika suatu berkas ditolak karena persyaratan tertentu, harus ada satu kesepahaman,” jelas Virgo Eresta Jaya.
Dalam kegiatan pembinaan ini, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. (*)
