INDODAILY.CO, JAKARTA — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) melaksanakan kegiatan konsinyering pengelolaan keamanan siber dengan menghadirkan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI), sebagai narasumber dan perwakilan Pemangku Tugas dan Fungsi TI di masing masing UKE I sebagai peserta kegiatan.
Kegiatan tersebut sebagai bentuk peningkatan kompetensi SDM khususnya pengelola teknologi informasi sehingga Tingkat Keamanan Siber (Cyber Security Maturity) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat Maksimal.
Kegiatan yang diselenggarakan selama 4 (empat) hari bertempat di Ballroom Hotel Aston Grogol Jakarta Barat, pada Selasa, 01 Oktober 2024, di buka secara Resmi oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Rifqi Adrian Kriswanto.
Dalam kesempatan tersebut Rifqi Adrian Menekankan beberapa hal terkait dengan peningkatan keamanan Siber yang antara lain penguatan tusi Csirt Kumham dan pengingkatan Security Awarenes sehingga dapat memitigasi resiko terhadap serangan siber.
“Saya berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Serta mengajak seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi maupun tanya jawab, agar kita semua dapat memperoleh wawasan baru yang dapat diterapkan di masing-masing unit kerja. Selain itu, mari kita saling mendukung dalam menciptakan budaya keamanan yang lebih baik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” pungkasnya.
Presiden republik Indonesia Joko widodo sudah menandatangani peraturan presiden no 47 tahun 2023 tentang strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber.
Strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber merupakan acuan bagi instansi penyelenggara negara dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan kekuatan dan kapabilitas siber dalam rangka mencapai stabilitas keamanan siber.
Kasus PDNS, Kebocoran data Kepegawaian, Visa, BKN hingga NPWP sebelumnya menjadi pemicu kita untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi kita dalam keamanan siber di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Keamanan informasi di lingkungan kementerian Hukum dan HAM merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keamanan negara. .
Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi ancaman-ancaman keamanan informasi.
Di era digital yang semakin berkembang, isu keamanan siber menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh berbagai sektor, baik publik maupun private. Setiap hari, kita menyaksikan peningkatan jumlah serangan siber yang dapat mengancam data, privasi, dan bahkan keberlangsungan operasional suatu organisasi.
Ancaman seperti malware, ransomware, dan kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi individu maupun organisasi. Oleh karena itu, pertemuan ini sangat relevan dan strategis untuk memperkuat pemahaman kita mengenai pentingnya keamanan siber.
