INDODAILY.CO, OKI – Menghadapi penyusutan transfer ke daerah (TKD) tahun 2026, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki bergerak cepat. Ia melakukan safari ke sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta untuk mengamankan dukungan program strategis agar pembangunan di OKI tetap berjalan meski tekanan fiskal meningkat.
OKI diperkirakan kehilangan sekitar Rp245 miliar dari alokasi transfer pusat tahun depan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari terobosan pendanaan melalui sinergi lintas kementerian.
“Langkah ini untuk menyinkronkan program pusat dan daerah. Meski TKD menurun, pembangunan di OKI harus tetap berlanjut dengan dukungan program strategis dari pemerintah pusat,” ujar Muchendi usai bertemu Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Menurut Muchendi, komunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga merupakan kunci agar kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional.
“Penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan agar program daerah mendapat dukungan dan hasilnya dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dalam pertemuan dengan BP Taskin, Muchendi membahas sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan air bersih dan sanitasi, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penguatan ekonomi masyarakat miskin.
Salah satu program yang dibicarakan adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), program arahan Presiden Prabowo yang digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“OKI telah mengusulkan delapan desa di empat kecamatan untuk masuk dalam program KNMP. Kami berharap BP Taskin ikut mengawal usulan ini,” kata Muchendi.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyebut lembaganya akan melakukan intervensi di sembilan sektor strategis: pangan, hunian, pengolahan, industri kreatif, kesehatan, digital, pendidikan, transportasi, dan energi terbarukan.
“Pendekatan ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat miskin secara langsung dan berkelanjutan,” ujarnya.
Deputi BP Taskin Dr. Zaidirina menambahkan, lembaganya tengah menyiapkan Rencana Induk (Rimduk) sebagai pedoman daerah dalam pelaksanaan program lintas kementerian. Salah satu fokusnya ialah pemberdayaan pertanian berbasis potensi lokal.
“Kami identifikasi langsung warga miskin, lalu beri bantuan sesuai kondisi. Jika punya lahan, kami bantu alat dan mesin pertanian. Jika lahannya sempit, kami bantu ternak ayam 50 ekor. Dalam dua tahun diharapkan mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” jelas Zaidirina.
Program tersebut akan menjadi pilot project di sepuluh kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi namun dipimpin kepala daerah yang dinilai progresif.
“Tujuannya bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi membangun struktur ekonomi baru berbasis pertanian rakyat dan usaha kecil,” tandasnya.
