INDODAILY.CO, PALEMBANG — Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi (JAKOR) Sumsel menggelar unjuk rasa hari ini di dua lokasi strategis, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Perkim dan PUBN.
Dalam unjuk rasa tersebut, JAKOR Sumsel menegaskan komitmennya untuk melaksanakan amanat reformasi dan memastikan supremasi hukum dalam upaya memerangi korupsi di Provinsi Sumatera Selatan. Palembang, (2/8/24)
Fadrianto TH, juru bicara JAKOR Sumsel, menjelaskan bahwa unjuk rasa ini dilakukan sebagai respons terhadap dugaan kegiatan yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh Dinas PU Perkim dan PUBN.
“Kami melaporkan dugaan bahwa Dinas PU Perkim melakukan kegiatan yang merugikan keuangan negara, sehingga kami menuntut agar Kepala Dinas dan PUBN mundur dari jabatannya,” ujarnya.
Mereka Laporan Dugaan Korupsi
JAKOR Sumsel menyampaikan bahwa ada dua kasus utama yang menjadi fokus unjuk rasa mereka:
1. Jembatan Kasus Pertama: Kegiatan Core Team Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
– Dilakukan oleh Bumi Persada Engineering Consultants, PT.
– Anggaran sebesar Rp. 2.949.815.000,00.
– Nomor Kontrak 700/00089/CORE.TEAM/KPA.KONTRAK/III/202
– Diduga tidak mencapai tujuan pengadaan yang telah diatur dalam KAK, yang berpotensi merugikan negara.
2. Kasus Kedua: Kegiatan Survey LHR Ruas Jalan Provinsi
– Dilakukan oleh PT. Profil Studio Arch.
– Anggaran sebesar Rp. 1.454.344.000,00.
– Kontrak Nomor 700/00115/SURVEY-LHR/KPA.KONTRAKV2023.
– Juga diduga tidak mencapai tujuan pengadaan yang diatur, sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 1.035.840.000,00.
Tuntutan JAKOR Sumsel
Dalam aksinya hari ini, JAKOR Sumsel menuntut hal-hal sebagai berikut:
1. Permintaan Mundurnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
– Disampaikan sebagai respons terhadap dugaan perbuatan yang merugikan keuangan negara.
2. Kegiatan Tanggung Jawab Atas Kegiatan
– Kepala Dinas diminta untuk bertanggung jawab atas kegiatan:
– Core Team Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan yang dilakukan oleh Bumi Persada Engineering Consultants, PT.
– Survey LHR Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan oleh PT. Profil Studio Arch.
3. Penjelasan dan Transparansi
JAKOR Sumsel menekankan perlunya transparansi dan penjelasan dari pihak terkait mengenai kegiatan yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Fadrianto TH juga menegaskan bahwa JAKOR Sumsel akan terus mengawal kasus ini.
“Kami akan kembali dalam satu minggu ke depan untuk melihat progres dan tindak lanjut dari unjuk rasa hari ini,” katanya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tuntutan yang disampaikan mendapatkan respons yang memadai dari pihak terkait.
Dengan unjuk rasa ini, JAKOR Sumsel tidak hanya mengecam praktik korupsi yang diduga terjadi di Dinas PU Perkim dan PUBN, tetapi juga menegaskan komitmennya untuk mendorong supremasi hukum dan transparansi dalam pemerintahan.
Masyarakat Sumsel diharapkan dapat mendapatkan kejelasan dan keadilan atas penggunaan dana publik yang telah disalurkan dalam proyek-proyek tersebut.
