JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah konkret dalam upaya mitigasi banjir dan longsor di Wilayah Sungai Ciliwung melalui rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek–Punjur).
Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam rapat tingkat menteri pada Jumat (9/1/2026).
“Kami ingin menegaskan perlunya dilakukan revisi. Namun, yang kami sarankan adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek–Punjur, karena memang sudah waktunya dilakukan peninjauan kembali setiap lima tahun,” ujar Wamen Ossy dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Menurutnya, penyesuaian kebijakan tata ruang ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam penataan kawasan strategis nasional.
“Ini menjadi pintu masuk yang baik, sehingga RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Provinsi DKI Jakarta, serta RTRW Kabupaten Bogor dapat merujuk pada RTR KSN Jabodetabek–Punjur yang disusun dan dibahas secara holistik oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan secara maksimal, baik di wilayah hulu maupun tengah,” jelasnya.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung mitigasi bencana banjir dan longsor.
Wamen Ossy menekankan bahwa ancaman bencana sudah nyata dan memerlukan penanganan terpadu lintas sektor.
“Kementerian ATR/BPN akan terus memberikan dukungan terkait mitigasi bencana yang saat ini sudah di depan mata. Jika tidak dilakukan secara terpadu dan bersama-sama, maka ketika curah hujan meningkat, kita khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyambut baik kesiapan Kementerian ATR/BPN dalam merevisi peraturan tata ruang. Ia juga menekankan pentingnya perumusan aksi konkret dari masing-masing pihak terkait.
“Baik sekali Pak Wamen ATR siap untuk revisi peraturan tata ruang. Mohon agar seluruh pihak juga merumuskan aksi-aksi konkret yang dapat dikontribusikan, sehingga kita bisa fokus membahas siapa melakukan apa,” pungkas Menko PMK.
Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Wartomo, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran.
Dalam pertemuan yang membahas pemulihan lahan serta antisipasi banjir dan longsor di Wilayah Sungai Ciliwung tersebut, hadir pula Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Bupati Bogor Rudy Susmanto, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. (*)
