INDODAILY.CO, PALEMBANG – Organisasi Rakyat Sipil Indonesia (ORASI) dan Ikatan Keluarga Besar Air Sugihan (IKBAS) mendesak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru untuk turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik gajah liar dan warga di Air Sugihan.
Warga Air Sugihan yang dihimpun dalam wadah ORASI dan IKBAS melakukan aksi demontrasi dalam menyuarakan pendapat di muka umum, dalam aksi mereka di Halaman Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumsel, Kamis, (13/04/2023).
Adapun 3 tuntanan yang disampaikan langsung dalam orasi di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumsel yaitu ;
1. Mendesak Gubernur Sumsel bertanggung jawab atas konflik gajah liar dan warga yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI, Sumsel.
2. Mendesak Ketua DPRD Sumsel untuk melihat serta membentuk tim terkait permasalahan konflik gajah dan warga di Kecamatan Air Sugihan.
3. Mendesak Gubernur Sumsel dalam waktu dekat menjamin gajah tidak masuk lahan pertanian masyarakat, serta ganti rugi tanam tumbuh yang rusak akibat gajah dan memastikan habitat dan ketersediaan makanan untuk gajah.
Dalam orasinya, Koordinator aksi Gemus menyampaikan, mereka mendatangi kantor Gubernur dan kantor DPRD Sumsel untuk menyuarakan aspirasi terkait penanganan konflik gajah liar dan warga di Kecamatan Air Sugihan belum menemukan titik terang dalam penanganannya.
“Sebagai pimpinan tertinggi di Sumatera Selatan Bapak Gubernur, kami atas nama masyarakat air Sugihan Kabupaten OKI, kami hadir disini asli masyarakat Air Sugihan jauh jauh kami datang kesini didampingi oleh IKBAS dan kawan kawan aktivis dari mahasiswa yang bersimpati dan empati karena kedzaliman, karena penindasan,”
“Jadi pak jangan hanya melihat kami dari segelintir orang orang yang hadir, kami yang hadir hanya perwakilan dalam satu orang yang hadir ini bisa mewakili ratusan warga, jika kami ingin membawa massa yang lebih banyak mungkin Pemprov tidak ketulongan dalam melayanin kami,” katanya.
Pihaknya juga menuntut Gubernur Sumsel untuk lebih serius menangani permasalahan tersebut, mengingat ketidakberdayaan Pemerintah Kabupaten OKI dalam melindungi warganya yang sedang berkonflik dengan gajah liar.
“Tidak ingin kami melakukan aksi demontrasi, tidak ingin kami turun ke jalan jika pemerintah itu hadir menyelesaikan konflik gajah ini, yang bertanggung jawab ini siapa, kami mendesak Pak Gubernur untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik gajah dan warga yang sudah menimbulkan korban jiwa di Air Sugihan. Kenapa kami mendesak gubernur karena beliau ini pimpinan tertinggi di Sumatera Selatan, jangan hanya butuh suara saja baru turun ke masyarakat pas pemilu pas kampanye,”
“Konflik ini sudah pasti termonitor juga oleh pak gubernur tapi apa yang sudah dilakukan, jangan bilang konflik gajah ini masalah kita bersama sementara yang di gaji itu pemerintah, rakyat ini hanya korban,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru melalui Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Pandji Tjahjanto menjelaskan, pihak Pemprov Sumsel sudah melakukan rapat bersama asosiasi pada intinya akan mengupayakan penghalauan gajah masuk ke permukiman warga.
“Warga dari Air Sugihan demo di Kantor Pak Gub yang intinya mereka meminta ada tindakan terkait adanya satwa gajah yang masuk ke lahan dan permukiman mereka. Kami sudah rapat dengan teman teman asosiasi, intinya bahwa nanti tim dari Dinas Kehutanan, BKSDA, Perusahan Sinar Mas sama KPH Sungai Lumpur nanti kelapangan untuk bersama sama melakukan upaya penghalauan gajah,” jelas Pandji kepada Indodaily.co.
Pandji menambahkan, bahwa pada hari Sabtu mendatang pihaknya bersama tim akan turun langsung kelapangan untuk mengecek kesiapan dan rencana akan mendirikan posko serta memantau langsung untuk pembagunan tanggul agar gajah liar tidak mudah masuk dalam pemukiman warga.
“Di Air Sugihan ada 3 lokasi desa, sudah disusun langkah langkah selanjutnya. Langkah jangka menengah dan jangka panjang intinya akan membuat tanggul kemudian menanami tanaman yang tidak disukai oleh gajah dan langkah pembuatan pos di beberapa lokasi, ini sedang mencari lahan untuk posko jadi kerja sama antara BKSDA Sinarmas dan Dinas. Hari Sabtu kami laporkan dengan pak gub untuk konkritnya hari Sabtu nanti sudah konkrit,” tandasnya. (Ludfi)
