INDODAILY.CO, PALEMBANG – Kalapas beserta jajaran mengikuti kegiatan entry meeting pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Zoom Meeting dari aula lapas perempuan Palembang mulai pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian awal pemeriksaan pengelolaan keuangan dan kinerja satuan kerja (6/2).
Kegiatan strategis ini melibatkan jajaran kementerian di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Entry meeting ini merupakan tahap awal dalam rangkaian pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara untuk tahun anggaran 2025.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yaitu Yusril Mahendra menekankan pentingnya komitmen seluruh satuan kerja dalam menyajikan data yang akurat, transparan, dan akuntabel. Pemeriksaan BPK RI ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Desi Andriyani, menyatakan kesiapannya beserta jajaran untuk mendukung penuh kelancaran proses pemeriksaan ini.
“Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita mempertahankan akuntabilitas publik. Kami di Lapas Perempuan Palembang berkomitmen penuh untuk kooperatif dan menyediakan seluruh data dukung yang diperlukan oleh tim pemeriksa BPK RI. Transparansi dalam pengelolaan anggaran tahun 2025 adalah prioritas utama kami demi mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tutur Desi.
Keikutsertaan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen dan keseriusan jajaran dalam mendukung proses pengawasan serta menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan terlaksananya entery meeting ini, diharapkan seluruh proses pemeriksaan berjalan lancar dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di lingkungan kementerian.
