PALEMBANG, INDODAILY.CO – Lokalarya Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Sumatera Selatan (Sumsel), mengangkat tema yang menarik, yakni ‘Pendampingan Identifikasi Kesenjangan Gender dan Penyusunan GAP/GBS untuk Pembangunan Berketahanan Iklim di Sumsel’.
Kegiatan yang digelar tanggal 21-22 Februari 2023, di Hotel Beston Palembang tersebut, didukung oleh ICRAF Indonesia, melalui proyek Sustainable Landscapes for ClimateResilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives).
Di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan yang berketahanan iklim, serta meningkatkan kapasitas SDM
agar mampu mengidentifikasi isu gender dan melakukan analisis gender pada kegiatan di tiap perangkat desa, menggunakan analisis gender GAP/GBS.
Selain itu, lokakarya juga dimaksudkan sebagai sarana penandaan anggaran terhadap kegiatan responsif gender dan kegiatan yang mendukung pembangunan berketahanan iklim.
Gender Analysis Pathway (GAP) sendiri adalah alat analisis untuk membantu para perencana dalam memastikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program pembangunan.
Sedangkan Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender, yang memastikan keluaran kegiatan telah responsif terhadap isu kesenjangan gender.
Ni Putu Sekar Trisnaning Laksmi, Climate Change Policy research Assistant ICRAF Indonesia mengatakan, semua perangkat daerah di level pemerintah, sudah diwajibkan untuk mengintegrasikan gender dalam penyusunan dokumen perencanaan mereka.
“Seperti sasaran program diperhatikan, bukan cuma laki-laki atau perempuan. Tapi juga untuk disabilitas dan kelompok usia yang berbeda-berbeda. Seperti sarana transportasi, kebermanfaatannya untuk siapa,” ucapnya, Selasa (21/2/2023).
Kendati peraturan sudah diwajibkan, namun masih ada saja implementasinya yang masih terbatas. Namun dari sekian banyak program yang disusun, belum semuanya bisa dianalisis menggunakan perspektif gender
Salah satu kendalanya yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum paham vocal point gender dan pemutasian orang lama diganti orang baru yang harus beradaptasi dengan program yang sudah berjalan.
“Mungkin akan sangat baik jika perangkat daerah bisa mempunyai program peningkatan kapasitas anggotanya secara berkala, untuk menganalisis gender, sehingga tidak hanya tergantung dengan satu orang saja,” ungkapnya.
Lalu ada isi lain yakni perubahan iklim. Dulu diakuinya, isu perubahan iklim dan gender seolah terpisah. Namun dari isu perubahan iklim tersebut, bisa terlihat ada perbedaan gender, seperti hanya laki-laki saja yang mampu mengentaskan permasalahan di perubahan iklim.
ICRAF Indonesia bersama DPPPA Sumsel berusaha untuk menjembatani isu tersebut. Dari sektor perubahan iklim, perempuan bisa turut serta menanggulangi dampaknya, walau tidak harus turun ke lapangan.
Kepala DPPPA Sumsel Henny Yulianti menuturkan, dari RPJMD Sumsel 2019-2023, kesetaraan dan keadilan gender di Sumsel dinilai belum optimal.
Hal tersebut dilihat dari pencapaian komponen Indeks Pembangunan Gender 5 (IPG) senilai 92,62 (urutan ke-9 dari 34 provinsi) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) senilai 73,53 (urutan ke-6 dari 34 provinsi).
Berkaca pada berbagai persoalan tersebut, strategi pengarusutamaan gender harus ditingkatkan dan diterapkan di setiap aspek pembangunan, termasuk dalam aspek perubahan iklim..
“Kegiatan saat ini merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat madani dalam mendukung program pemerintah dalam menggali dan mengenali isu-isu kesenjangan gender dalam segala bidang termasuk isu terkait mitigasi perubahan iklim,” katanya.
Menurut David Susanto, Koordinator Land4Lives Sumsel, perempuan seringkali memiliki
akses dan kontrol yang terbatas terhadap modal penghidupan termasuk lahan, aset finansial,
informasi, dan pelatihan. Keterwakilan perempuan dalam politik dan komunitas yang renda.
Serta norma, budaya, dan agama turut berkontribusi terhadap kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim.
“Pengarusutamaan gender untuk mengatasi dampak perubahan iklim memiliki peran yang penting. Pengarusutamaan gender dalam perubahan iklim akan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan,” ujarnya.
Land4Lives adalah proyek kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenasdan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) untuk perbaikan bentang lahan, ketahanan pangan, perubahan iklim, dan kesetaraan gender.
Berdurasi lima tahun, proyek tersebut dilaksanakan di Sumsel, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan penerima manfaat utama perempuan dan anak-anak perempuan.
